OKI — Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi bersama Ketua TP PKK Ike Muchendi meninjau sejumlah desa terdampak banjir di Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya, Selasa (13/1).
.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi warga sekaligus mempercepat langkah pemulihan pascabanjir.
.
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Desa Mukti Sari, Kecamatan Lempuing. Akses menuju desa tersebut masih tergenang air dengan ketinggian mencapai pinggang orang dewasa. Di lokasi ini, Bupati Muchendi menyerahkan bantuan sembako dan menyapa warga dari rumah ke rumah yang terdampak banjir.

Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke lokasi pengungsian di SD Negeri 1 Lubuk Makmur, Kecamatan Lempuing. Sekitar 70 kepala keluarga sebelumnya dievakuasi ke sekolah tersebut.
Seiring air yang mulai surut, sebagian warga telah kembali ke rumah, sementara sekitar 30 kepala keluarga masih bertahan di pengungsian. Mereka didominasi oleh lansia, perempuan, dan anak-anak.

Kehadiran Bupati, Ketua TP PKK, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah disambut antusias oleh para pengungsi. Warga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan langsung berbagai keluhan dan kebutuhan, terutama terkait layanan kesehatan dan logistik selama berada di pengungsian.

Dalam dialog bersama warga, Muchendi mengatakan banjir yang terjadi kali ini merupakan bagian dari siklus alam yang jarang terjadi. Ia menyebut banjir dengan ketinggian serupa terakhir kali dialami warga sekitar dua dekade lalu.

“Setiap tahun masyarakat memang terbiasa menghadapi banjir, tetapi yang setinggi ini terakhir sekitar 20 tahun lalu,” kata Muchendi.

Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus hadir mendampingi masyarakat hingga kondisi benar-benar pulih. Menurut dia, pemerintah daerah berupaya memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi selama masa tanggap darurat.

“Kami hadir untuk membantu dan mendengar langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. Mudah-mudahan air segera surut dan aktivitas bisa kembali normal,” ujarnya.

Muchendi juga menekankan pentingnya pelayanan kesehatan bagi warga terdampak, khususnya kelompok rentan seperti bayi, balita, lansia, serta ibu hamil dan menyusui. Ia meminta tenaga kesehatan memberikan pelayanan maksimal di lokasi pengungsian.

Selain itu, Muchendi memastikan warga tidak perlu khawatir terkait biaya pengobatan karena telah terjamin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kalau ada yang sakit, silakan berobat. Biayanya sudah ditanggung pemerintah,” katanya.

Terkait kebutuhan logistik, Muchendi memastikan pasokan sembako bagi warga di pengungsian tetap tercukupi. Pemerintah Kabupaten OKI, kata dia, akan bertindak cepat dan terkoordinasi dalam menangani dampak banjir.

“Kami mengajak masyarakat tetap bersabar dan saling menguatkan. Jika ada kebutuhan, sampaikan melalui kepala desa atau camat agar segera ditindaklanjuti,” ujar Muchendi.

Terhadap sawah terancam gagal panen, Muchendi mengatakan pemerintah telah menyiapkan bantuan benih agar petani bisa tanam kembali
.
Salah seorang pengungsi, Larso (60), mengatakan air mulai naik sejak Kamis pagi. Warga berupaya menyelamatkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi sebelum akhirnya dievakuasi ke bangunan sekolah.

“Masih sempat menyelamatkan barang. Setelah itu kami diajak Pak Kades ke sini. Kepala keluarga masih ada di rumah untuk berjaga,” kata Larso.
.
Pengungsi lainnya, Siti Aminah (45), mengaku bersyukur mendapat tempat evakuasi yang aman meski harus berbagi ruang dengan warga lain. Ia berharap air segera surut agar bisa kembali ke rumah.

“Di sini alhamdulillah aman, makanan kami juga ditanggung tapi tentu ingin cepat pulang. Rumah terendam, dapur dan tempat tidur basah semua,” ujarnya.

Sementara itu, Yanto (58), berharap pemerintah membantu perbaikan fasilitas umum setelah banjir surut. Menurut dia, banjir kali ini menggenangi rumah ibadah dan lahan pertanian warga.

“Kalau air sudah surut, kami harap jalan dan sawah bisa segera diperbaiki. Banyak tanaman yang rusak,” kata Yanto.

OKI — Petani di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, menerima bantuan 142.700 kilogram benih padi. Bantuan dari Kementerian Pertanian tersebut disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten OKI sebagai upaya memastikan ketahanan pangan terjaga dan percepatan pemulihan sektor pertanian khususnya untuk sawah yang terdampak banjir.
.
Bupati OKI, H. Muchendi, mengatakan bantuan benih padi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus memulihkan perekonomian petani pascabanjir.
.
“Kita berharap air cepat surut sehingga petani bisa segera menanam kembali,” ujar Muchendi saat meninjau lokasi terdampak banjir di Kecamatan Lempuing, Selasa (13/1/2025).
.
Ia juga meminta Dinas Pertanian dan jajaran terkait memberikan pendampingan penuh kepada petani, mulai dari persiapan lahan hingga proses tanam ulang, agar produksi padi tetap terjaga.
.
Data Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten OKI mencatat sekitar 6.000 hektare sawah di beberapa kecamatan terdampak banjir, yang paling terdampak yakni di Lempuing, Lempuing Jaya, jejawi dan Air Sugihan. Kecamatan Lempuing dan Lempuing Jaya menjadi wilayah paling terdampak, padahal keduanya merupakan lumbung pangan utama di Kabupaten OKI.
.
“Bantuan ini bukan sekadar dukungan moril, tetapi menjadi harapan nyata agar petani bangkit kembali demi ketahanan pangan dan kesejahteraan,” kata Muchendi.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten OKI, Alexsander Bustomi, menjelaskan bahwa sebagian lahan yang terdampak banjir sebelumnya telah mencapai indeks pertanaman (IP) 200 bahkan ada yang IP 300. Artinya, petani masih memiliki peluang untuk segera melakukan tanam ulang setelah lahan mengering.

“Meski terjadi perlambatan masa tanam, kami berharap produksi tidak berkurang. Terutama di Lempuing, Lempuing Jaya, dan sebagian Air Sugihan yang sudah IP 200 ” ujarnya.

Sumarno, petani asal Desa Sumber Makmur, Lempuing mengaku bantuan benih tersebut sangat membantu setelah sawahnya terendam banjir selama beberapa hari.
.
“Kalau tidak ada bantuan benih, kami harus keluar biaya lagi. Padahal hasil panen sebelumnya gagal. Dengan benih ini kami bisa langsung tanam begitu sawah kering,” kata dia.
.
Petani lainnya, Suyatno, berharap pendampingan dari penyuluh pertanian terus dilakukan agar masa tanam berikutnya berjalan optimal.
.
“Kami ingin tanam secepatnya supaya tidak terlalu tertinggal musim,” ujarnya.
.
Bantuan benih yang telah disalurkan tersebut baru bisa mengcover kebutuhan kecamatan Lempuing, Pemerintah Kabupaten OKI juga tengah mengupayakan tambahan benih melalui Cadangan Benih Nasional (CBN) Kementerian Pertanian dan sumber lainnya.

“Bantuan yang disalurkan saat ini tentu belum mencukupi seluruh kebutuhan. Selain itu terdapat mekanisme yang harus dilakukan dalam menentukan apakah lahan benar benar dinyatakan gagal panen (puso) oleh petugas POPT untuk selanjutnya kita proses pengusulan bantuan lanjutan,” kata Alexsander.

OKI — Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi Mahzareki menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKI, Selasa (13/1/2026).

Pada 2026, Pemkab OKI mengelola anggaran sebesar Rp2,2 triliun. Angka tersebut menurun 245 miliar dibandingkan tahun sebelumnya akibat pengurangan trasfer keuangan daerah dari pemerintah pusat.

Meski demikian, Bupati Muchendi menegaskan penurunan anggaran tidak boleh menjadi alasan lambannya pelaksanaan program dan pelayanan publik.

“Anggaran kita tahun ini Rp2,2 triliun, memang turun. Namun tidak ada ruang untuk menunda pelaksanaan kegiatan. DPA sudah diserahkan, realisasi harus segera berjalan,” kata Muchendi saat memberikan arahan di Ruang Rapat Bende Seguguk , Kantor Bupati OKI. Selasa, (13/1).

Muchendi menekankan pengelolaan anggaran harus difokuskan pada program prioritas kepala daerah, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ia meminta OPD memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Selain penajaman prioritas, Muchendi juga menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas serta percepatan realisasi anggaran. Menurut dia, keterlambatan realisasi akan berimbas pada tertundanya manfaat program dan perputaran ekonomi daerah.

“Kita sedang menghadapi efisiensi, maka belanja harus tepat sasaran. Kurangi kegiatan seremonial yang tidak mendesak dan alihkan ke program produktif. Realisasi anggaran harus digas karena memberi multi player effec kepada masyarakat,” ujarnya.

Muchendi juga menekankan pentingnya koordinasi lintas OPD dalam menuntaskan permasalahan pembangunan.
.
“Tahun 2025 sudah kita lakukan. Sinkronasi dan koordinasi antar OPD jadi kunci keberhasilan program,” tegasnya.
.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKI Farlidena Burniat mengatakan APBD Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp2.214.261.273.780 dan disusun berdasarkan regulasi terbaru, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025.

“Penyerahan DPA ini menjadi dasar bagi OPD untuk segera melaksanakan kegiatan dan mempercepat realisasi anggaran. Pendapatan dan belanja daerah dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer,” kata Farlidena.

Ia menambahkan, Pemkab OKI juga menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada 38 OPD guna meminimalkan penggunaan uang tunai dan mempercepat transaksi belanja.

“Penerapan KKPD merupakan bagian dari modernisasi sistem pembayaran pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan pengendalian internal,” ujarnya.

Selain penyerahan DPA kepada 54 OPD, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pembagian KKPD kepada 38 OPD. Adapun OPD penerima DPA terdiri atas 23 dinas, 7 badan, 2 sekretariat, 2 rumah sakit umum daerah, Inspektorat, Satpol PP dan Damkar, serta 18 kecamatan di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

OKI — Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, sejak Jum’ malam (9 Januari 2026), menyebabkan banjir di empat kecamatan, yakni Lempuing, Lempuing Jaya, Mesuji, dan Air Sugihan. Curah hujan tinggi yang berlangsung selama beberapa hari berturut-turut memicu peningkatan debit sungai hingga meluap ke permukiman warga, lahan pertanian, serta fasilitas umum.

Pemerintah Kabupaten OKI bergerak cepat menyikapi kondisi tersebut. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tim gabungan langsung diturunkan ke lokasi terdampak untuk melakukan evakuasi, pendataan, serta penyaluran bantuan logistik kepada warga.

Kepala BPBD OKI Listiadi Martin mengatakan, banjir tidak hanya disebabkan oleh hujan lokal, tetapi juga kiriman air dari wilayah hulu. Melubernya Bendungan Over Komering di Kabupaten OKU Timur turut mempercepat naiknya debit air di wilayah OKI.

“Sekitar dua hingga tiga jam setelah pintu air Bendungan Over Komering dibuka, air mulai menggenangi Kecamatan Lempuing dan kemudian meluas ke Kecamatan Lempuing Jaya,” kata Listiadi.

Ribuan Warga Terdampak

Dua kecamatan yang paling parah terdampak banjir adalah Lempuing dan Lempuing Jaya. Di Kecamatan Lempuing, banjir merendam 10 desa dengan total 1.774 kepala keluarga (KK) terdampak. Desa Tebing Suluh menjadi wilayah dengan kondisi terparah. Selain permukiman, banjir juga menggenangi sawah seluas sekitar 1.540 hektare dan kebun warga seluas 545 hektare.

Sementara di Kecamatan Lempuing Jaya, banjir melanda 10 desa dengan jumlah warga terdampak mencapai 1.616 KK. Sebanyak 57 KK terpaksa dievakuasi ke SD Negeri 1 Sumber Makmur akibat genangan air yang terus meningkat. Adapun di Kecamatan Mesuji, banjir tercatat melanda tiga desa dengan 192 KK terdampak.

Bantuan dan Evakuasi

Sebagai bentuk respons cepat, Pemkab OKI bersama BPBD, TNI, dan Polri melakukan evakuasi warga di sejumlah titik rawan serta mendirikan posko tanggap darurat.

“Bersama Wakil Bupati dan dibantu TNI-Polri, kami langsung turun ke lapangan untuk memastikan keselamatan warga serta menyalurkan bantuan,” ujar Listiadi.

Pada Senin, (12/1), Dinsos OKI telah menyalurkan sebanyak 120 paket bantuan logistik yang terdiri atas bahan kebutuhan pokok, selimut, tikar, perlengkapan mandi, dan kebutuhan harian lainnya. Dinsos juga membuka penggalangan bantuan bagi warga terdampak.

Selain merendam rumah warga, banjir juga menggenangi fasilitas umum seperti sekolah dan jalan penghubung antardesa. Sektor pertanian turut terdampak cukup luas.

Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DKPTH) OKI mencatat sekitar 4.400 hektare sawah petani terendam banjir yang tersebar di Kecamatan Lempuing, Lempuing Jaya, Air Sugihan, Pampangan, dan Jejawi.

Pelaksana Tugas Kepala DKPTH OKI Alexsander menjelaskan, sebagian besar sawah di Lempuing dan Lempuing Jaya merupakan padi dengan pola tanam IP 200 yang ditanam pada November–Desember. Sementara di Kecamatan Air Sugihan, tanaman padi sudah memasuki masa panen.

“Untuk sawah yang terdampak, pemerintah akan menyalurkan bantuan benih dari Kementerian Pertanian dengan total luasan sekitar 578 hektare,” katanya.

Sementara Dinas Pendidikan OKI mencatat 18 sekolah di empat kecamatan tersebut juga terdampak banjir. Agar kegiatan pembelajaran tetap berlangsung Disdik OKI mengeluarkan kebijakan belajar daring.

.

“Bagi sekolah-sekolah terdampak juga dijadikan posko evakuasi sementera diterapkan pembelajaran secara daring,” Ujar Kadisdik OKI, M. Refly.

OPD Diminta Siaga 24 Jam

Sementera Bupati OKI, H. Muchendi  mengintruksikan  kesiapsiagaan perangkat daerah dalam menghadapi potensi banjir, longsor, dan dampak hidrometeorologi lainnya akibat intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir.

“Saya minta seluruh OPD melakukan upaya menyeluruh terhadap sarana dan prasarana serta kebutuhan masyarakat yang terdampak. Dirikan posko, siagakan petugas, Pastikan semua benar-benar siap digunakan dalam kondisi darurat,” tegas Muchendi

Ia juga secara khusus meminta Dinkes OKI agar memastikan layanan kesehatan tetap berjalan optimal dalam kondisi darurat.

“Dinas Kesehatan harus siap penuh, baik dari sisi tenaga medis, ketersediaan obat-obatan, hingga logistik medis. Pelayanan kesehatan harus siaga 24 jam,” ujarnya.

Waspada Banjir Susulan

Bagi warga, banjir bukanlah kejadian baru. Tri Handoko (43), warga Desa Tebing Suluh, mengatakan bahwa setiap hujan deras dengan durasi panjang, permukiman di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Lempuing selalu menjadi wilayah paling rentan.

“Air dari hulu mengalir deras. Saat sungai tidak mampu menampung debit air, air langsung meluap ke rumah-rumah warga,” ujarnya.

Hingga kini, BPBD OKI terus melakukan pemantauan di wilayah terdampak serta menyiapkan langkah-langkah mitigasi. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai diimbau tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat curah hujan di wilayah OKI diperkirakan masih tinggi dalam beberapa pekan ke depan.

OKI – Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H. Muchendi, mengawali tahun 2026 dengan menggelar Safari Jumat di Masjid Al Ikhsan, Desa Kuripan, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten OKI, Jumat (2/2/2026).

Safari Jumat tersebut menjadi sarana bagi Bupati OKI beserta jajaran untuk mendengar, melihat, dan menyerap langsung aspirasi masyarakat di tingkat desa.

“Kalau sudah didatangi langsung, insya Allah akan terkenang di hati. Meski tidak mungkin hadir ke seluruh 327 desa di OKI, pemerintah tetap berupaya menghadirkan program pembangunan hingga ke tengah masyarakat,” ujar Muchendi.

Ia menambahkan, meski baru dua kali berkunjung ke wilayah tersebut, sejumlah program pemerintah telah dirasakan warga, salah satunya melalui perbaikan infrastruktur jalan desa.

Dalam kesempatan itu, Muchendi juga meninjau langsung kondisi rumah milik Asmawati, seorang nenek lanjut usia yang tinggal bersama anaknya yang berkebutuhan khusus. Rumah tersebut tampak tidak layak huni, dengan kondisi atap dapur yang berlubang sehingga air hujan langsung membasahi lantai kayu yang telah lapuk.

“Kami tidak punya uang untuk memperbaiki rumah. Untuk makan sehari-hari saja sudah susah,” ujar Asmawati.

Asmawati diketahui telah terdaftar sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, kondisi rumah yang ditempatinya membutuhkan penanganan segera.

Melihat kondisi tersebut, Bupati Muchendi meminta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) OKI untuk mengusulkan rumah Asmawati masuk dalam program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

“Agar dimasukkan dalam program RTLH sehingga bisa segera diperbaiki,” kata Muchendi sembari menyerahkan bantuan tali asih.

Selain itu, rombongan Bupati OKI juga meninjau rumah tidak layak huni yang ditempati oleh tiga bersaudara, Muhammad, Susi, dan Ratih. Ketiganya tinggal di rumah berukuran sekitar 2 x 3 meter yang dinilai sangat tidak layak untuk dihuni.

“Sebelumnya mereka tinggal di kebun, lalu membangun rumah di sini. Kondisinya sangat kecil dan kurang layak,” ujar Ratih, bidan desa setempat.

Muchendi mengaku prihatin setelah melihat langsung kondisi kedua rumah tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten OKI akan mengupayakan renovasi secepatnya, terutama pada bagian atap dan struktur bangunan yang sudah tua dan berisiko roboh.

“Perbaikan akan diupayakan segera, terutama atap rumah yang mulai rusak serta struktur bangunan yang sudah tidak layak huni,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemkab OKI akan berkoordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) OKI agar proses perbaikan dapat segera dilaksanakan, mengingat saat ini tengah musim hujan.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Baznas agar perbaikan bisa segera dilakukan, sehingga keluarga dapat tinggal dengan aman dan nyaman,” kata Muchendi.

OKI, – Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Tulung Selapan tepatnya di Perguruan Muhammadiyah Desa Lebung Itam, Rabu (31/12). Dalam kunjungan strategis ini, Gubernur didampingi langsung oleh Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H. Muchendi Mahzareki. Kunjungan ini difokuskan pada penguatan kualitas pendidikan serta komitmen percepatan pembangunan infrastruktur jalan.
.
Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menegaskan bahwa kunjungannya ke Tulung Selapan yang berjarak sekitar 95 kilometer dari Palembang adalah bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
.
​”Amanah kepemimpinan harus dijawab dengan kerja nyata dan keberpihakan kepada masyarakat. Kita tidak boleh hanya fokus di pusat kota. Daerah-daerah yang relatif jauh dari pusat pemerintahan harus merasakan sentuhan pembangunan yang sama,” ujar Herman Deru.
.
​Ia juga menambahkan pentingnya kesetaraan fasilitas bagi warga di pelosok.
.
​”Setiap anak di Desa Lebung Itam ini berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, oleh karena itu, konektivitas infrastruktur menuju Tulung Selapan ini akan terus kita prioritaskan agar akses pelayanan publik tidak lagi terhambat oleh jarak,” tegasnya.
.
Sementara itu, Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, menyambut baik komitmen besar Pemerintah Provinsi. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten OKI siap mendukung penuh seluruh program yang dicanangkan, demi kesejahteraan masyarakat.
.
​”Kami berkomitmen untuk terus bersinergi, memastikan pembangunan infrastruktur di Tulung Selapan ini dapat memperlancar mobilitas masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Perguruan Muhammadiyah ini,” kata Muchendi.
.
​Muchendi juga menegaskan kesiapan jajarannya di tingkat kabupaten untuk mengeksekusi pembangunan di lapangan.
.
​”Pemerintah Kabupaten OKI akan mengawal penuh arahan Bapak Gubernur, dengan dukungan dari Provinsi, kami optimis percepatan pembangunan di wilayah perairan dan pelosok OKI dapat tuntas lebih cepat, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa merata hingga ke ujung desa,” tambahnya.
​

OKI, — Ruas jalan menuju Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, yang dulu kerap viral karena rusak parah bak kubangan lumpur, kini berangsur mulus. Jalan yang selama puluhan tahun menjadi keluhan warga tersebut telah diaspal dan dicor beton, meski belum sepenuhnya rampung.

Kerusakan parah sebelumnya terjadi di sejumlah titik, di antaranya ruas Lebung Batang–Lebung Itam dan Lebung Itam–Tulung Selapan. Kondisi itu kerap dikeluhkan warga dan ramai diperbincangkan di media sosial karena menyulitkan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Saat ditemui di sela kunjungan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Bupati OKI H. Muchendi, Rabu (31/12), sejumlah warga menceritakan pengalaman pahit melintasi jalan tersebut.

“Pernah perjalanan dari Tulung Selapan ke Palembang sampai 12 jam. Berangkat jam tujuh pagi, baru sampai rumah jam sepuluh malam,” ujar Erni, warga Tulung Selapan Ilir.
Sebagai pedagang, Erni mengaku kerap merugi. “Sampai Palembang toko sudah tutup, akhirnya pulang sia-sia. Rugi di ongkos,” katanya.

Pengalaman serupa dialami Nurhaya (54), pedagang di Pasar Tulung Selapan. Ia harus mengeluarkan biaya tambahan karena kendaraan pengangkut barang dagangannya kerap terjebak lumpur.

“Kerugiannya sudah tidak terhitung. Pernah air minum isi ulang satu tangki terpaksa dibuang karena mobil tidak bisa lewat,” ujar Nurhaya.

Kini, kondisi tersebut mulai berubah. Jalan yang dulu berlumpur telah diperkeras dengan aspal dan beton. Waktu tempuh menuju Palembang pun semakin singkat.
“Alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Ke Palembang bisa tiga sampai empat jam saja karena jalannya sudah bagus, walaupun belum semuanya,” kata Nurhaya.

Pada 2025, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 66 miliar dari APBD provinsi dan kabupaten untuk memperbaiki tujuh titik ruas jalan yang menghubungkan empat kecamatan di pesisir timur OKI, yakni SP Padang, Pampangan, Pangkalan Lampam, dan Tulung Selapan.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi bukti nyata kerja pemerintah, bukan sekadar wacana.
“Keluhan masyarakat OKI, khususnya terkait Jalan Tulung Selapan, bersama bupati kami tindak lanjuti. Ruas-ruas jalan di OKI memang menjadi perhatian agar manfaat pembangunan bisa dirasakan merata,” ujar Herman Deru, yang melakukan perjalanan darat (riding) bersama Bupati OKI dari Palembang hingga Tulung Selapan.

Ia menyebutkan, total Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk Kabupaten OKI pada 2025 mencapai Rp 371 miliar.

“Kalau tidak dibantu, OKI akan kesulitan membangun karena wilayahnya luas sementara anggarannya terbatas,” katanya.
Sementara itu, Bupati OKI H Muchendi menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut dia, pembangunan jalan tersebut telah lama dinantikan masyarakat.

“Jalan SP Padang–Pampangan hingga Tulung Selapan ini sudah lama menjadi impian warga. Kami dan masyarakat OKI mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan dan DPRD Sumsel. Tanpa bantuan ini, belum tentu masyarakat bisa menikmati jalan yang layak di akhir 2025,” ujar Muchendi.

OKI, — Rezeki memang bisa datang tak terduga. Hal itulah yang dialami Nurmala Dewi, 35 tahun, tenaga honorer di Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), yang baru saja dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu oleh Bupati OKI, Muchendi, Senin pagi (29/12/2025).

Dalam upacara pelantikan, Bupati Muchendi memberikan kejutan spesial bagi Nurmala. Ia menerima satu unit sepeda motor sebagai hadiah lewat undian. Simbol pengakuan atas dedikasi dan ketekunan seorang ibu yang setia mengabdi bagi negara dan keluarganya.

“Semoga dengan motor ini, kinerjanya semakin meningkat,” ujar Bupati Muchendi disertai senyum Ketua TP PKK OKI, Ike Muchendi.

Nurmala tampak terkejut, kemudian tersenyum sambil meneteskan air mata.

“Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Bupati. Tidak menyangka akan mendapatkan motor, alhamdulillah,” ujarnya penuh haru.

Perjalanan Nurmala untuk menjadi ASN bukanlah hal mudah. Ia telah mengabdi sebagai honorer sejak 2017 dan merupakan ibu dari dua anak. Meski beberapa kali mengikuti tes CPNS belum berhasil, ia tetap tekun menjalani hari-hari dengan membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga.

“Bangga menjadi honorer dan bisa tetap mengabdi meski menghadapi banyak tantangan. Ini menjadi motivasi bagi saya untuk bekerja lebih baik lagi,” tambahnya.

Kepala BKPSDM OKI, Antonius Leonardo, mencatat bahwa tahun ini terdapat 4.600 formasi PPPK paruh waktu yang diusulkan.

Formasi terbanyak dialokasikan untuk tenaga teknis sebanyak 3.002 orang, tenaga kesehatan 962 orang, dan guru 600 orang. Beberapa peserta batal mengikuti pengukuhan karena pengunduran diri, tidak aktif, pensiun, atau meninggal dunia.

Kisah Nurmala menjadi bukti bahwa dedikasi dan ketekunan akan selalu mendapatkan penghargaan, bahkan ketika perjalanan karier penuh tantangan.

OKI — Setelah puluhan tahun bekerja tanpa kepastian status, ribuan tenaga honorer di Kabupaten Ogan Komering Ilir akhirnya mendapat kejelasan. Pemerintah Kabupaten OKI mengangkat 4.564 tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Pengangkatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN sekaligus untuk mencegah pemutusan hubungan kerja massal terhadap tenaga non-ASN.

Penyerahan Surat Keputusan (SK) PPPK paruh waktu dilakukan secara simbolis di Lapangan Upacara Kantor Bupati OKI, Senin (29 Desember 2025). SK diserahkan langsung oleh Bupati OKI H. Muchendi kepada perwakilan tenaga honorer.

Dalam sambutannya Bupati Muchendi mengatakan, skema PPPK paruh waktu dipilih agar tenaga honorer yang selama ini menopang pelayanan publik tetap memiliki kepastian bekerja.
.
“Ini bentuk tanggung jawab dan komitmen pemerintah daerah untuk memperjelas status pegawai non ASN yang telah lama mengabdi,” kata Muchendi.

Menurut dia, pemerintah daerah tidak membedakan perlakuan antara pegawai negeri sipil, PPPK penuh waktu, maupun PPPK paruh waktu. Perbedaan hanya terletak pada ketentuan regulasi.
.
“Yang membedakan regulasi dan status Saudara-saudara. Tapi Bagi saya tidak ada perbedaan antara PNS, PPPK Paruh Waktu maupun penuh Waktu. Yang penting siapa yang paling berkontribusi untuk pemerintah dan masyarakat,” Jelasnya.

Bagi Ermawati (57) tahun, tenaga honorer yang telah mengabdi selama lebih dari dua dekade, pengangkatan ini memberi kelegaan menjelang masa purnatugasnya. Lahir pada 1968, Ermawati dijadwalkan memasuki masa pensiun pada Januari 2026.

“Setidaknya sekarang ada pengakuan. Kami sudah puluhan tahun bekerja, dan baru sekarang status kami jelas,” ujarnya usai menerima SK.

Hal serupa dirasakan Sak Imah, tenaga honorer kelahiran 1969 yang akan memasuki masa pensiun pada Februari 2026 mendatang.

Ia mengaku tidak pernah membayangkan akan mendapatkan kejelasan status menjelang akhir masa pengabdiannya.

“Sudah hampir 20 tahun lebih saya bekerja. Awalnya tidak berharap apa-apa, yang penting bisa terus bekerja. Alhamdulillah, di akhir masa tugas ada kepastian,” kata Sak Imah.
.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) OKI Antonius Leonardo mengatakan, pada tahun ini Pemkab OKI mengusulkan 4.600 formasi PPPK paruh waktu. Usulan tersebut mencakup 3.263 honorer database serta 1.337 honorer non-database yang mengikuti seleksi CPNS 2024 dan PPPK tahap II.
.
Namun, dari jumlah tersebut, sebanyak 36 orang dinyatakan batal, dengan berbagai alasan, mulai dari mengundurkan diri hingga tidak lagi aktif bekerja.
.
Antonius menambahkan, pengangkatan PPPK paruh waktu ini merupakan pengukuhan ASN terbesar yang pernah dilakukan Pemkab OKI. Dari total yang diangkat, 600 orang merupakan tenaga pendidik, 962 tenaga kesehatan, dan 3.002 tenaga teknis.
.
Bagi sebagian honorer seperti Ermawati dan Sak Imah, pengangkatan PPPK paruh waktu mungkin datang di ujung pengabdian. Namun, kebijakan ini setidaknya menutup masa kerja panjang mereka dengan pengakuan resmi dari negara.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai membangun Sekolah Rakyat tahap kedua di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. Pembangunan ditandai dengan pemancangan perdana tiang pancang di kawasan Teluk Gelam, Selasa (23/12).
Kegiatan tersebut disaksikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Bupati OKI Muchendi Mahzareki, serta Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Sumsel Ayu Juwita.
Kabupaten OKI terpilih sebagai salah satu daerah pelaksana Program Sekolah Rakyat karena dinilai siap mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kesiapan tersebut terutama terkait penyediaan lahan yang berstatus clean and clear serta komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan program.
Ayu Juwita mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua ditargetkan rampung dan siap beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Pada tahap ini, pembangunan dilakukan di tiga kabupaten di Sumatera Selatan, yakni Empat Lawang, OKI, dan Ogan Ilir.
“Sekolah Rakyat melayani jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Pembangunan tahap kedua dilakukan dari awal di atas lahan yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah,” kata Ayu.
Ia menjelaskan, pembangunan tahap kedua berbeda dengan tahap pertama yang masih bersifat rintisan. Pada tahap pertama, pembangunan dilakukan dengan merehabilitasi dan merenovasi bangunan milik Kementerian Sosial atau Dinas Sosial.
Pada tahap kedua ini, pemerintah daerah menyiapkan lahan, sementara Kementerian PU bertanggung jawab terhadap perencanaan desain dan pelaksanaan pembangunan fisik sekolah.
Menurut Ayu, idealnya setiap kabupaten dan kota memiliki Sekolah Rakyat. Namun, realisasi program tersebut sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, terutama dalam menyediakan lahan minimal seluas enam hektare dengan status hak pakai milik pemerintah dan tidak bermasalah secara hukum.
Program Sekolah Rakyat merupakan layanan pendidikan berkualitas yang diberikan secara gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan memperluas akses pendidikan sekaligus memutus mata rantai kemiskinan.
Di Kabupaten OKI, Sekolah Rakyat dibangun di kawasan objek wisata Teluk Gelam dengan luas lahan mencapai 10 hektare.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, dari seluruh kabupaten dan kota di Sumsel, hanya tiga daerah yang memenuhi persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat, yakni Kabupaten Ogan Ilir, OKI, dan Empat Lawang.
“Ada harapan baru bagi dunia pendidikan di Sumatera Selatan, baik dari sisi kualitas maupun ketersediaan sarana pendidikan,” ujar Deru.
Ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan agar kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada pertengahan 2026. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan pembangunan tepat waktu.
Sementara itu, Bupati OKI Muchendi Mahzareki optimistis pembangunan Sekolah Rakyat dapat diselesaikan sesuai target, yakni dalam waktu enam bulan.
“Dukungan terhadap program strategis nasional Presiden Prabowo ini kami buktikan dengan melengkapi seluruh persyaratan pendirian Sekolah Rakyat terutama kesiapan lahan yang clean and clear,” kata Muchendi.
Terkait perekrutan siswa dan tenaga pengajar, Muchendi menyebutkan akan difokuskan untuk anak dari keluarga miskin ekstrem, tidak melalui pendaftaran terbuka seperti sekolah biasa, tetapi melalui verifikasi data sosial ekonomi (DTSN) dan pengecekan lapangan untuk memastikan kebutuhan pendidikan layak bagi mereka,
Ia berharap keberadaan Sekolah Rakyat di Kabupaten OKI mampu memutus mata rantai kemiskinan sebagaimana yang diharapkan Presiden Prabowo.
“Supaya apa yang jadi harapan cita-cita Presiden Prabowo memutus kemiskinan dan muliakan saudara kita yang kurang mampu terwujud,” kata dia.