Pemkab OKI Fasilitasi Mediasi Sengketa Lahan Tebing Suluh–PT BCP

Kayuagung — Sengketa lahan antara warga Desa Tebing Suluh, Kecamatan Lempuing, dan PT Buluh Cawang Plantation (BCP) mendorong Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) turun tangan. Pemerintah daerah memfasilitasi mediasi sekaligus menyiapkan langkah tindaklanjut  untuk mencari titik temu penyelesaian.

Mediasi berlangsung di Ruang Rapat Bende Seguguk I Setda OKI, Sabtu (11/4), dipimpin Bupati OKI H. Muchendi didampingi Wakil Bupati Supriyanto. Hadir dalam pertemuan itu unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pihak perusahaan, serta masyarakat Desa Tebing Suluh.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas aksi damai warga di areal PT BCP sebelumnya. Warga mengklaim sebagian lahan yang kini masuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan merupakan tanah adat (ulayat) yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Mereka menyebut penguasaan lahan tersebut telah berlangsung hingga 17 generasi.

Tokoh masyarakat setempat, Jamal, mengatakan warga menginginkan kejelasan atas status lahan tersebut, termasuk kemungkinan skema bagi hasil jika memang telah dimanfaatkan oleh perusahaan.

“Tanah itu adalah tanah adat kami. Jika memang sudah diusahakan perusahaan, kami meminta kejelasan skema bagi hasil yang adil bagi masyarakat,” ujarnya.

Bupati OKI Muchendi menegaskan, pemerintah daerah berkepentingan menjaga stabilitas sosial sekaligus memastikan penyelesaian sengketa berjalan sesuai ketentuan hukum. Ia menilai dialog terbuka menjadi kunci agar seluruh pihak dapat menyampaikan bukti dan argumentasi secara proporsional.

“Mediasi ini merupakan langkah preventif agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik sosial. Pemerintah ingin proses berjalan dengan mengedepankan musyawarah dan aturan hukum,” kata Muchendi.

Menurut dia, pemerintah daerah mendorong solusi yang saling menguntungkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam waktu dekat, peluang kerja sama melalui program pemberdayaan masyarakat, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dapat menjadi opsi.

“Perusahaan diharapkan berkontribusi kepada masyarakat sekitar, sementara masyarakat kami minta tetap menjaga kondusivitas,” ujarnya.

Untuk penyelesaian jangka panjang, pemerintah daerah mempersilakan para pihak menempuh jalur hukum dengan melengkapi alat bukti yang sah. Pemkab OKI, kata Muchendi, akan memfasilitasi proses tersebut melalui peninjauan lapangan.

Sementara itu, perwakilan PT BCP, Syamsudin Lubis, menyatakan perusahaan siap menindaklanjuti hasil mediasi. Ia menyebut pihaknya membuka ruang kerja sama sebagai bagian dari upaya penyelesaian yang konstruktif.

Menurut Syamsudin, salah satu langkah yang disiapkan adalah program pembinaan perkebunan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

“Program pembinaan seperti yang telah dilakukan di Desa Pematang Kasih akan kami kembangkan agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi secara langsung,” ujarnya.

Selain itu, perusahaan juga menyatakan komitmen menjalankan tanggung jawab sosial melalui dukungan terhadap infrastruktur dasar, seperti sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya.

Di sisi lain, Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto mengingatkan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif selama proses berlangsung. Ia menegaskan aparat tidak akan mentoleransi tindakan sepihak yang berpotensi memicu konflik.

“Semua pihak diharapkan menahan diri agar proses ini menghasilkan solusi damai yang menjunjung keadilan dan kepastian hukum, sekaligus menjaga stabilitas daerah,” ujarnya.

OKI Siapkan Dokumen KRB, Perkuat Mitigasi Bencana

OKI — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) bersama Tim Pengabdian Masyarakat Departemen Fisika FMIPA Universitas Sriwijaya (Unsri) mempercepat penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Tahun 2026–2030 sebagai dasar penguatan mitigasi dan arah kebijakan pembangunan berbasis risiko.

Langkah ini ditandai dengan sosialisasi dan diskusi publik yang digelar di Ruang Rapat Seriang Kuning, Bappeda OKI, Kamis,(9/4). Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Kegiatan ini bertujuan mensosialisasikan substansi KRB, menyamakan persepsi lintas sektor, serta menghimpun masukan strategis sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati. Dokumen tersebut diharapkan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Aspek penting dari kajian ini adalah memastikan setiap kebijakan pembangunan mempertimbangkan risiko bencana sejak awal, ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi pedoman strategis bagi daerah.” kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda OKI, Drs. H. Alamsyah, M.Si 

Ia menegaskan, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

“Melalui forum ini, kami berharap lahir solusi yang aplikatif untuk memperkuat ketangguhan daerah. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci,” ujarnya.

Kajian tersebut disusun melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Hasilnya mengidentifikasi sedikitnya delapan potensi bencana di OKI, yakni banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, kekeringan, gempa bumi, likuifaksi, tsunami, serta cuaca ekstrem dan abrasi.

Selaku Narasumber, Dr. Sutopo S.Si., M.Si, dari Jurusan Fisika FMIPA Universitas Sriwijaya, ia menyampaikan KRB menjadi dasar penting dalam pengambilan kebijakan berbasis risiko.

“Kajian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang ancaman, kerentanan, dan kapasitas daerah sehingga penanganan bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendekatan berbasis data diperlukan agar penanggulangan bencana tidak lagi bersifat reaktif.

“Melalui KRB, kita dorong upaya mitigasi yang lebih preventif dan terencana,” kata Sutopo.

Pemerintah Kabupaten OKI menargetkan KRB Tahun 2026–2030 segera ditetapkan melalui Peraturan Bupati agar dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BTS Telkomsel Beroperasi, Blank Spot di Desa Kuripan Kini Teratasi

OKI—Kehadiran BTS COMBAT dari Telkomsel melalui program internet gotong royong di Desa Kuripan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), membawa perubahan signifikan bagi masyarakat setempat.

.

Sinyal 4G yang kini telah aktif sepenuhnya berhasil mengakhiri permasalahan blank spot yang selama bertahun-tahun dirasakan warga.

.

Kepala Desa Kuripan, Yoni Yama, mengatakan bahwa kondisi jaringan internet yang sebelumnya sangat terbatas kini mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut dia, akses internet yang stabil sangat penting untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga kegiatan ekonomi.

.

“Setelah kunjungan Bapak Bupati beberapa waktu lalu, tower COMBAT ini mulai beroperasi. Dengan adanya sinyal 4G, masyarakat sangat terbantu. Akses informasi dan komunikasi kini jauh lebih lancar dibanding sebelumnya,” ujarnya Kamis, (9/4).

.

Dengan beroperasinya BTS COMBAT tersebut, masyarakat Desa Kuripan kini dapat menikmati akses komunikasi dan internet yang lebih baik. Kehadiran jaringan 4G ini juga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi digital serta peningkatan kualitas layanan publik di wilayah pedesaan.

.

Siti (34), warga Desa Kuripan, Ia mengaku kini lebih mudah berkomunikasi dengan keluarga yang berada di luar daerah.

.

“Dulu kalau mau telepon atau kirim pesan harus cari tempat yang ada sinyal. Sekarang dari rumah saja sudah lancar, bahkan bisa video call,” katanya.

.

Peninjauan operasional BTS COMBAT di desa tersebut dilakukan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI, Adi Yanto. 

Dalam kesempatan itu, Adi menjelaskan bahwa kehadiran layanan jaringan 4G di wilayah Kecamatan Teluk Gelam merupakan bagian dari program internet gotong royong hasil kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten OKI dan Telkomsel.

.

Menurut Adi, program ini bertujuan untuk mengentaskan wilayah blank spot dan daerah dengan sinyal lemah di pedesaan dengan memanfaatkan infrastruktur lokal yang sudah ada, seperti menara Wi-Fi milik desa, gedung walet, ruko, maupun menara masjid.

.

“Dengan semangat gotongroyong untuk desa Merdeka sinyal. Program ini memanfaatan infrastruktur lokal membantu menekan biaya pembangunan bagi penyedia layanan, sekaligus menghadirkan jaringan yang andal untuk mendukung aktivitas komunikasi masyarakat,” kata Adi.

.

Ia menambahkan, hingga saat ini terdapat delapan desa di Kabupaten OKI yang telah merasakan manfaat program tersebut, di antaranya Desa Balian di Kecamatan Mesuji Raya, Karya Mukti di Kecamatan Mesuji, Suka Mulya di Kecamatan Lempuing, Pulau Geronggang di Pedamaran Timur, Deling di Kecamatan Pangkalan Lampam, serta Pemantang Bina Tani di Kecamatan Mesuji Makmur.

.

Khusus di Kecamatan Teluk Gelam, selain Desa Kuripan, program ini juga telah menjangkau Desa Panca Tunggal Benawa dan Desa Sinar Harapan Mulya yang sebelumnya mengalami blank spot. Kini, wilayah-wilayah tersebut telah menikmati akses jaringan yang lebih baik.

.

Adi berharap, ke depan wilayah yang masih mengandalkan tower COMBAT akan terus diperkuat melalui pembangunan infrastruktur permanen oleh Telkomsel agar kualitas sinyal semakin optimal dan berkelanjutan.

Transformasi Digital Desa Bawa OKI Juara Karya Tulis TP2DD 2026

PALEMBANG – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berhasil meraih juara pertama dalam Lomba Karya Tulis TP2DD Championship 2026 tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Keberhasilan ini ditopang oleh inovasi unggulan berupa digitalisasi desa dan program Internet Gotong Royong, yang mempercepat transformasi digital di wilayah pedesaan.

.

Tim Kabupaten OKI diketuai Muttaqin Noviandy Shariff, M.Kom, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan anggota Rico Abot, S.P., M.M., Kabid Pengkajian dan Pengembangan BPPD, serta Deddy Rezano A, M.Kom, Pranata Komputer Ahli Muda BPKAD. Dalam karya tulisnya, tim menekankan peran infrastruktur internet sebagai fondasi utama untuk mempercepat layanan publik, memperluas akses digital bagi UMKM, mendukung pendidikan, serta membuka peluang ekonomi masyarakat secara inklusif.

Internet Gotong Royong: Kolaborasi untuk Desa Digital

Salah satu inovasi yang mendapat perhatian adalah program Internet Gotong Royong. Program ini merupakan kolaborasi antara Telkomsel dan Pemkab OKI untuk membuka akses internet di wilayah blank spot atau dengan sinyal lemah. Telkomsel berperan sebagai operator seluler, sementara pemerintah desa menyiapkan infrastruktur pasif, seperti menara Wi-Fi, menara masjid, atau bangunan tinggi milik warga, yang bisa dimanfaatkan sebagai titik penguat sinyal.

Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan akses internet merata hingga pelosok desa, mendukung digitalisasi layanan publik, dan memperluas peluang ekonomi digital.

Penghargaan dan Evaluasi TP2DD

Penghargaan diserahkan oleh M. Aries Permadi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia, bersama Puji Gunawan, SST., A.K., M.B.A., Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi, dalam kegiatan Evaluasi Kinerja TP2DD se-Sumatera Selatan yang berlangsung di Hotel Excelton Palembang, Selasa (7/4/2026).

.

Dijelaskan Aries Permadi Evaluasi TP2DD tidak hanya menilai angka atau indeks, tetapi juga menekankan bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan pelayanan publik dan mendorong ekonomi daerah. 

“Infrastruktur internet yang merata menjadi kunci agar desa dapat mengakses layanan publik digital, pendidikan, dan peluang ekonomi baru.” Kata dia

Motivasi untuk Transformasi Digital Daerah

Prestasi ini menjadi motivasi bagi Pemkab OKI untuk terus memperkuat komitmen dalam mendorong digitalisasi desadan implementasi ETPD yang transparan, efisien, dan akuntabel. Keberhasilan program ini juga menjadi contoh nyata kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memperluas akses digital hingga pelosok desa.

OKI Terima Bantuan Rp1,5 Miliar untuk Hadapi Karhutla 2026

JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menerima bantuan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) senilai Rp1,5 miliar sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla pada 2026.

Bantuan tersebut diserahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P, dalam agenda penandatanganan berita acara serah terima yang berlangsung di Ruang Informasi Direktorat Pengendalian Kebakaran Lahan, Plaza Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/4/2026). Bantuan diterima langsung oleh Wakil Bupati OKI, Supriyanto.

Total nilai bantuan mencapai Rp1.559.986.000, yang terdiri dari berbagai peralatan pendukung pemadaman kebakaran lahan, antara lain 23 unit *backpack pump*, 18 unit *floating fire pump*, 24 unit *nozzle* kuningan, 18 unit *Y connector*, 90 unit selang pemadam, 124 unit *flapper*, serta 124 unit *fire rake*.

Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, mengingatkan bahwa potensi kekeringan pada 2026 diperkirakan datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang. Kondisi ini dinilai meningkatkan risiko karhutla sehingga upaya kesiapsiagaan perlu diperkuat sejak dini.

“Pada tahun ini kita menghadapi potensi kekeringan yang lebih awal dan lebih panjang. Artinya, ancaman kebakaran hutan dan lahan akan jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya dan ini harus kita antisipasi bersama,” ujar Dr. Hanif Faisol Nurofiq.

Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengendalian karhutla, mulai dari pencegahan hingga penanganan di lapangan.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, BMKG, BNPB, hingga partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pengendalian karhutla,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, luas kebakaran hutan dan lahan pada periode Januari–Februari 2026 mencapai 32.637,43 hektare. Pada Maret 2026, luas tersebut diperkirakan bertambah sekitar 10.175,48 hektare, dengan wilayah terdampak terbesar antara lain Provinsi Riau dan Kalimantan Barat.

Wakil Bupati OKI, Supriyanto, menyatakan bantuan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah, khususnya dalam mendukung respons cepat di lapangan.

“Bantuan ini sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan kami, terutama dalam mempercepat respons awal saat terjadi kebakaran lahan,” ujarnya.

Ia menambahkan, peralatan tersebut akan segera didistribusikan ke wilayah rawan sebagai bagian dari langkah siaga dini karhutla di Kabupaten OKI.

“Kami akan memastikan sarana ini digunakan secara optimal oleh petugas di lapangan, sekaligus memperkuat upaya pencegahan agar kejadian karhutla dapat ditekan semaksimal mungkin,” kata Supriyanto.

Pemerintah Kabupaten OKI juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi cuaca yang semakin kering.

Inflasi Melandai, OKI Jadi yang Terendah di Sumsel

OKI — Laju inflasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menunjukkan tren yang melandai. Pada Maret 2026, inflasi tahun ke tahun (year-on-year/y-on-y) tercatat sebesar 2,74 persen—terendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Sumatera Selatan.

Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten OKI dalam forum Focus Group Discussion (FGD) monitoring perdagangan di Aula Rapat Kantor BPS OKI, Rabu (1/4) memperlihatkan capaian tersebut berada di bawah rata-rata inflasi Sumatera Selatan yang mencapai 3,09 persen. 

Kepala BPS OKI, Muhammad Dedy mengatakan terkendalinya inflasi tidak lepas dari kontribusi sejumlah komoditas serta pengendalian harga yang relatif stabil.

“Inflasi year-on-year OKI sebesar 2,74 persen merupakan yang terendah di Sumatera Selatan. Ini menunjukkan tekanan harga relatif terkendali, meskipun beberapa komoditas seperti emas perhiasan dan tarif listrik masih memberikan andil inflasi yang cukup besar,” ujar Dedy.

Ia menjelaskan, kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang inflasi terbesar secara tahunan. Sementara itu, komoditas emas perhiasan dan tarif listrik menjadi pendorong utama kenaikan harga.

“Ke depan, kami melihat pentingnya menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan, terutama pada komoditas pangan bergejolak. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar inflasi tetap berada dalam rentang yang terkendali,” kata Dedy.

Di sisi lain, secara bulanan (month-to-month), inflasi OKI pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,36 persen. Angka ini menunjukkan tekanan harga yang relatif moderat, dengan beberapa komoditas pangan seperti daging ayam ras, bensin, dan ikan patin turut memberi andil.

Sekretaris Daerah OKI, Asmar Wijaya menilai capaian tersebut merupakan hasil sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

“Capaian inflasi terendah di Sumatera Selatan ini menjadi indikator bahwa langkah pengendalian yang dilakukan berjalan efektif. Ke depan, stabilitas harga harus terus dijaga agar daya beli masyarakat tetap terpelihara,” ujarnya.

Menurutnya, berbagai inovasi daerah seperti optimalisasi distribusi pangan dan penguatan pasar murah akan terus diperkuat guna meredam gejolak harga, terutama pada komoditas strategis.

“Pemerintah daerah bersama TPID akan terus memperkuat langkah antisipatif, termasuk pemantauan harga secara berkala dan intervensi pasar bila diperlukan, sehingga fluktuasi harga tidak berdampak signifikan terhadap masyarakat,” ujar Asmar.

Meski demikian, BPS mengingatkan potensi tekanan inflasi tetap ada, terutama dari komoditas bergejolak dan kebijakan energi. Pemerintah daerah didorong untuk menjaga stabilitas harga melalui intervensi yang tepat sasaran, termasuk memperkuat ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.

Dengan tren inflasi yang melandai, OKI dinilai berada pada jalur yang cukup terkendali dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika harga yang masih fluktuatif.

Serahkan LKPD 2025, Pemkab OKI Harap Pertahankan WTP ke 15 Kali

Palembang – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menargetkan kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya melalui penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan.

Penyerahan laporan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati OKI, Supriyanto di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sumsel, Palembang. Senin,(31/3) sebagai bagian dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada negara.

Kegiatan ini merupakan tahapan awal sebelum dilakukan proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang bertujuan untuk menilai kewajaran laporan keuangan serta memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Wakil Bupati OKI, Supriyanto dalam kesempatannya menegaskan bahwa penyampaian LKPD tepat waktu menjadi indikator penting dalam komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola keuangan yang baik.

“Penyerahan LKPD ini bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat dalam mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel,” ujar Supriyanto.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten OKI terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan daerah.

“Kami berharap melalui proses audit ini, kualitas laporan keuangan semakin baik dan pada akhirnya dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemeriksaan Sumatera Selatan II, BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan, Cendy Avrian, S.E., M.Sc., CFE, CertDA, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota provinsi sumatera selatan dalam menyampaikan laporan keuangan tepat waktu.

“Ketepatan waktu penyampaian LKPD merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan serta mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan,” ungkap Cendy.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan melaksanakan proses audit secara profesional dan independen sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku.

“BPK akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk memberikan opini yang objektif atas laporan keuangan yang disampaikan, sehingga dapat menjadi dasar dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Musrenbang OKI 2027: Menjaga Pertumbuhan, Menekan Ketimpangan

OKI — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mulai menata arah pembangunan 2027 dengan menempatkan transformasi sosial, pembenahan tata kelola pemerintahan, dan penguatan ekonomi berkelanjutan sebagai tiga pilar utama. Arah itu mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar di Kayuagung, Selasa (31/3/2026).
.
Forum tahunan ini bukan sekadar agenda rutin. Ia menjadi titik temu antara capaian, tantangan, dan strategi pembangunan ke depan sekaligus memastikan setiap program daerah berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.
.
Wakil Bupati OKI, Supriyanto, menegaskan bahwa RKPD 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga RPJMD 2025–2029. Dokumen ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan anggaran daerah, mulai dari KUA-PPAS hingga APBD 2027.
.
“Pembangunan tidak cukup hanya tumbuh. Ia harus memperbaiki kualitas hidup, memperkuat tata kelola, dan memastikan keberlanjutan ekonomi,” kata Supriyanto.
.
Supriyanto menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menggeser prioritas utama.
.
Pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, listrik, hingga infrastruktur jalan tetap menjadi fondasi pembangunan. Di saat yang sama, pemerintah daerah didorong memperkuat sektor ekonomi melalui ketahanan pangan, UMKM, dan hilirisasi komoditas.
.
“Pembangunan harus memberi dampak nyata. Itu hanya bisa dicapai jika seluruh pihak terlibat dan bergerak bersama,” ujarnya.
.

Modal Awal: Indikator Makro Menguat
Evaluasi kinerja pembangunan Kabupaten OKI tahun 2025 menunjukkan tren yang relatif stabil. Laju pertumbuhan ekonomi OKI tercatat 5,23 persen, naik tipis dari tahun sebelumnya. Angka kemiskinan turun menjadi 11,84 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka berada di 3,12 persen.
.
Di sisi kualitas manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 72,20. PDRB per kapita naik menjadi Rp62,41 juta per tahun, diikuti penurunan ketimpangan dengan rasio gini 0,255. Kontribusi ekonomi OKI terhadap provinsi juga meningkat menjadi 7,08 persen.
.
Capaian ini menjadi pijakan awal, meski tantangan struktural—dari infrastruktur dasar hingga daya saing ekonomi—masih membayangi.
.
Kepala Bappeda OKI, Aidil Azwar, menyebut tema pembangunan 2027 dirumuskan untuk menjawab tantangan tersebut melalui tiga jalur utama.
.
Pertama, transformasi sosial. Fokusnya pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, termasuk perlindungan perempuan dan anak serta penguatan peran pemuda.
.
Kedua, tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah mendorong digitalisasi layanan publik, peningkatan akuntabilitas, serta reformasi birokrasi agar lebih adaptif dan responsif.
.
Ketiga, ekonomi berkelanjutan. Strateginya mencakup peningkatan produktivitas pertanian, penguatan UMKM, hilirisasi komoditas unggulan, serta pembangunan infrastruktur ekonomi.
.
Sejumlah target konkret dipasang untuk 2027. Di antaranya, perluasan akses listrik bagi 4,95 persen rumah tangga yang belum terlayani, serta penyediaan air bersih bagi 21,18 persen rumah tangga.
.
Produksi pangan ditargetkan naik 4,10 persen, sementara kondisi jalan mantap ditingkatkan hingga 28,36 persen atau sekitar 416 kilometer.
.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting ditargetkan turun menjadi 16,30 persen, dengan usia harapan hidup mencapai 74,80 tahun. Pemerintah juga menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 2,63 juta ton CO₂e sebagai bagian dari komitmen lingkungan.
.
Sebagai daerah agraris, OKI tetap bertumpu pada sektor pangan dan perkebunan. Produksi beras berada di kisaran 500–600 ribu ton per tahun, sementara komoditas unggulan seperti karet dan sawit menjadi penopang ekonomi wilayah.
Ruang Partisipasi dan Batas Fiskal
.
Musrenbang tahun ini juga mencerminkan tingginya partisipasi publik. Tercatat 3.649 usulan masuk dalam sistem perencanaan daerah, terdiri dari 1.923 pokok pikiran DPRD dan 1.726 usulan masyarakat.
.
Namun ruang fiskal menjadi tantangan tersendiri. Pagu indikatif RKPD 2027 diproyeksikan sekitar Rp2,21 triliun, relatif stagnan dan bahkan menurun dibanding tahun sebelumnya akibat kebijakan efisiensi transfer pusat

Mulai 1 April, ASN OKI Wajib Absensi Online Berbasis Android

OKI—Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai menerapkan absensi elektronik berbasis android bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak 1 April 2026. Sistem ini memanfaatkan teknologi face recognition dan GPS untuk memastikan kehadiran pegawai secara akurat.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 623 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Absensi Elektronik Berbasis Android.

Penerapannya juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bupati OKI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, serta Peraturan Bupati OKI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ASN.

Bupati OKI, H. Muchendi, melalui Asisten III Setda OKI, Hj. Nursula, mengatakan sistem ini dirancang untuk meningkatkan disiplin sekaligus menutup celah manipulasi kehadiran.

“Absensi dilakukan dengan swafoto di lokasi kerja. Sistem GPS memastikan posisi ASN berada dalam radius yang ditentukan. Jika di luar area, absensi tidak dapat dilakukan,” ujar Nursula.

Ia menilai digitalisasi absensi menjadi bagian dari modernisasi tata kelola pemerintahan. Sistem ini, kata dia, tidak hanya mencatat kehadiran, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur.
“Digitalisasi ini bukan sekadar soal absensi, tetapi komitmen membangun pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif,” katanya.

Menurut Nursula, data absensi elektronik akan menjadi dasar penilaian kehadiran, evaluasi kinerja, pembayaran tambahan penghasilan pegawai, serta pertimbangan pemberian sanksi dan penghargaan.
Lebih jauh, ia menegaskan, peningkatan disiplin ASN akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik. Kehadiran pegawai yang lebih terpantau diharapkan membuat layanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, pasti, dan profesional.

“Dengan kehadiran yang lebih tertib, pelayanan kepada masyarakat tidak lagi terganggu oleh keterlambatan atau ketidakhadiran pegawai,” ujarnya.

Sistem ini juga disiapkan untuk mendukung berbagai pola kerja ASN, mulai dari work from office (WFO), work from home (WFH), hingga work from anywhere (WFA).

“Dengan sistem ini, ASN yang bekerja secara fleksibel tetap wajib melakukan presensi sesuai ketentuan kedinasan,” kata dia.

Kepala BKPSDM OKI, H. Antonius Leonardo, menambahkan aplikasi tersebut juga mencatat kehadiran pada apel bulanan, kegiatan dinas, serta pendidikan dan pelatihan.
“ASN yang menjalankan dinas luar daerah atau mengikuti pelatihan tetap melakukan presensi melalui aplikasi,” kata Antonius.

Ia menyebut penerapan sistem ini sebagai bagian dari transformasi digital birokrasi di lingkungan Pemkab OKI yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas layanan publik.

“Penerapan sistem ini diharapkan memberi dampak nyata terhadap kinerja aparatur, yang berujung pada pelayanan publik yang lebih optimal,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika OKI, Adi Yanto, memastikan kesiapan infrastruktur pendukung.

“Server dan jaringan telah disiapkan agar sistem berjalan optimal di seluruh perangkat daerah,” kata Adi.

Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, pemerintah daerah juga melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah. Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika OKI, Mutaqin Syarif, menjelaskan secara rinci mekanisme penggunaan aplikasi Presensi Terintigrasi itu.

Ia memaparkan alur absensi, mulai dari proses login, pengambilan swafoto, hingga verifikasi lokasi berbasis GPS. Selain itu, dijelaskan pula peran Kasubbag Umum dan Kepegawaian di masing-masing OPD dalam melakukan penarikan dan pengelolaan data kehadiran ASN.

“Pengelolaan data absensi dilakukan secara terstruktur. Kasubbag Umum dan Kepegawaian memiliki peran penting dalam memastikan data kehadiran ASN dapat ditarik, diverifikasi, dan digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja,” ujar Mutaqin.
Ia juga menambahkan, pemahaman teknis yang baik di tingkat OPD menjadi kunci agar sistem ini tidak hanya berjalan, tetapi juga efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.