Hari Kartini di OKI, Dorong Perempuan Lebih Peduli Kesehatan

OKI — Peringatan Hari Kartini ke-147 di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Selasa (21/4), dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendorong perempuan lebih peduli terhadap kesehatan diri. Melalui Pelayanan Kesehatan Terpadu yang digelar di Ruang Rapat Bende Seguguk II Kantor Bupati OKI, upaya peningkatan kesadaran itu diwujudkan lewat layanan langsung dan edukasi.

Berbagai layanan disediakan, mulai dari pemeriksaan HPV DNA untuk deteksi dini kanker serviks, cek kesehatan gratis, hingga donor darah. Kegiatan ini juga dirangkai dengan Operasi Pasar Murah di halaman kantor bupati, guna mendukung kebutuhan masyarakat.

Penekanan utama kegiatan ini terletak pada perubahan pola pikir: dari menunggu sakit menjadi aktif menjaga kesehatan. Perempuan didorong untuk mengenali kondisi tubuhnya sejak dini, sehingga risiko penyakit dapat ditekan melalui langkah preventif.

Wakil Bupati OKI, Supriyanto, mengatakan bahwa kesadaran terhadap kesehatan merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan.

“Kegiatan ini menjadi upaya untuk mendorong masyarakat, khususnya perempuan, agar lebih peduli terhadap kesehatannya. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit yang berdampak serius,” ujarnya.

Ia menegaskan, peringatan Hari Kartini harus menjadi ruang untuk menghadirkan langkah nyata, bukan sekadar seremoni.

“Semangat Kartini harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas hidup perempuan, salah satunya melalui kesadaran dan akses terhadap layanan kesehatan,” kata Supriyanto.

Sementara itu, Ketua GOW OKI, Yuni Supriyanto, menilai pendekatan layanan langsung efektif dalam membangun kepedulian masyarakat.

“Kami ingin perempuan semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Pemeriksaan HPV DNA, misalnya, sangat penting untuk mencegah kanker serviks sejak dini,” ujarnya.

Menurut dia, layanan cek kesehatan gratis dapat menjadi pintu awal bagi masyarakat untuk memahami kondisi kesehatannya.

“Jangan menunggu sakit untuk memeriksakan diri. Kesadaran sejak dini akan membantu kita mengambil langkah lebih cepat,” kata Yuni.

Peringatan Hari Kartini di OKI tahun ini menegaskan satu hal: perempuan yang berdaya berawal dari perempuan yang peduli dan menjaga kesehatannya.

Hari Kartini: Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi

KAYUAGUNG — Peringatan Hari Kartini 2026 di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menegaskan arah pembangunan yang inklusif: perempuan berdaya dan anak terlindungi. Apel digelar di halaman Kantor Bupati OKI, Selasa (21/4/2026).

Wakil Bupati OKI, Supriyanto, mengatakan peringatan Kartini tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Momentum ini harus diikuti langkah nyata memperluas akses, ruang aman, dan kesempatan bagi perempuan, sekaligus memperkuat perlindungan anak.

“Hari Kartini harus kita maknai sebagai dorongan untuk mempercepat kesetaraan gender. Perempuan hari ini harus mandiri, berdaya, dan memiliki akses yang sama dalam pendidikan, kesehatan, serta kepemimpinan,” ujarnya.

Menurut dia, pembangunan berkeadilan tidak cukup hanya membuka peluang. Negara dan daerah juga harus memastikan perempuan memiliki suara dan kendali atas pilihan hidupnya, baik di ranah domestik maupun publik.

“Pembangunan yang adil bukan sekadar memberi akses, tetapi memastikan perempuan punya kendali atas hidupnya,” kata Supriyanto.

Ia menambahkan, penguatan peran perempuan berjalan seiring dengan upaya melindungi anak sebagai generasi penerus. Keduanya menjadi bagian penting dari strategi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Di sektor pendidikan, Pemkab OKI menekankan tidak boleh ada lagi anak perempuan yang tertinggal. Sementara di bidang kesehatan, layanan yang inklusif dan ramah perempuan serta anak harus terus diperkuat.

“Kita harus memastikan tidak ada lagi anak perempuan yang terhambat pendidikannya, dan setiap perempuan mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan berkualitas,” ujarnya.

Upaya tersebut, lanjut dia, membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat melalui berbagai inisiatif, termasuk “Kartini Challenge 2026”, untuk menumbuhkan kreativitas dan partisipasi perempuan.

Menutup amanatnya, Supriyanto mengajak perempuan terus berkembang dan berani mengambil peran di berbagai bidang, seraya menjaga lingkungan yang aman bagi anak.

“Kartini masa kini adalah perempuan yang cerdas, tangguh, mandiri, dan berani menyuarakan gagasan, sekaligus memastikan anak-anak tumbuh aman dan bermartabat,” katanya.

Pemkab OKI tata jaringan kabel utilitas udara semrawut

OKI — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mulai menata kabel jaringan telekomunikasi di Kota Kayuagung guna mewujudkan infrastruktur perkotaan yang tertib, aman, dan estetis. Jumat,(17/4).
.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati OKI, H. Muchendi dengan melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perhubungan, Satpol PP bersama Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, dengan fokus di kawasan strategis.

Penataan dilakukan di sekitar Kantor Bupati dan Taman Segitiga Emas Kayuagung, yang dinilai sebagai wajah kota. Kawasan ini menjadi prioritas karena tingginya aktivitas publik serta kebutuhan akan lingkungan yang lebih representatif.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika OKI, Adi Yanto mengatakan langkah tersebut merupakan upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola infrastruktur.

“Penataan kabel ini bukan sekadar merapikan tampilan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi masyarakat,” ujarnya.

Penataan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, pemerintah bersama operator melakukan pengelompokan kabel agar lebih teratur dan tidak semrawut. Tahap berikutnya, pemerintah daerah merencanakan penerapan sistem ducting atau penanaman kabel di bawah tanah.

“Ke depan, kami mendorong penerapan sistem ducting dengan mempertimbangkan kesiapan teknis dan anggaran,” ungkap Adi.

Perwakilan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, Imam menyatakan dukungan terhadap langkah tersebut. Para operator, kata perwakilan asosiasi, siap mengikuti arahan pemerintah daerah dalam proses penataan jaringan.

“Kami berkomitmen mendukung penataan kabel ini secara bertahap. Koordinasi dengan pemerintah daerah terus kami lakukan agar prosesnya berjalan lancar,” ujarnya.

Menurutnya, penataan kabel juga berdampak pada peningkatan kualitas layanan jaringan. Dengan kabel yang lebih tertata, risiko gangguan dapat ditekan dan pemeliharaan jaringan menjadi lebih mudah.

Bupati OKI Suarakan Kesejahteraan Guru PPPK Paruh Waktu ke Komisi X DPR RI

OKI — Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi menyampaikan aspirasi tenaga pendidik, khususnya guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, kepada Komisi X DPR RI.

Ia menekankan perlunya perhatian serius terhadap kesejahteraan guru yang dinilai belum membaik meski telah beralih status.

Menurut Muchendi, perubahan status dari tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu belum diikuti peningkatan pendapatan. Sebagian guru bahkan kehilangan tambahan penghasilan karena tidak lagi memenuhi ketentuan minimal 24 jam mengajar per pekan.

“Saat masih honorer, guru bersertifikat yang memenuhi jam mengajar bisa memperoleh sekitar Rp1- 1,5 juta per bulan. Setelah menjadi PPPK paruh waktu, tunjangan tersebut tidak lagi diterima,” ujar Muchendi saat kunjungan spesifik Komisi X DPR RI di Kabupaten OKI, Jumat (17/4).

Ia menyebutkan, lebih dari 600 guru PPPK paruh waktu di OKI terdampak kondisi tersebut. Saat ini, guru PPPK Paruh Waktu hanya menerima sekitar Rp300.000 per bulan tanpa tunjangan tambahan.

Kondisi itu, kata Muchendi, memprihatinkan dan berpotensi memengaruhi kualitas pendidikan. Namun, keterbatasan fiskal daerah membuat pemerintah kabupaten belum mampu menaikkan besaran gaji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Karena itu, kami mendorong kebijakan pemerintah pusat agar kesejahteraan guru PPPK paruh waktu dapat ditingkatkan,” ujarnya.

Aspirasi serupa disampaikan kalangan guru yang hadir dalam kegiatan tersebut. Perwakilan PGRI OKI, Napeon, menilai perubahan status menjadi PPPK paruh waktu justru merugikan sebagian tenaga pendidik.

“Ini ironis. Guru dituntut mencetak sumber daya manusia unggul, tetapi untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja sangat sulit. Aturan minimal 24 jam mengajar membuat banyak guru kehilangan tunjangan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan negara harus hadir menjamin kesejahteraan guru.

“Kami telah mendesak pemerintah pusat membantu daerah dalam membayar gaji atau honor guru PPPK paruh waktu. Mereka berhak memperoleh gaji layak dan dibayarkan tepat waktu,” ujarnya.

Komisi X, lanjut dia, juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Keuangan menyiapkan kebijakan khusus, termasuk usulan anggaran melalui skema Anggaran Biaya Tambahan (ABT), agar tidak membebani fiskal daerah.

“Kami akan terus mengawal agar guru PPPK paruh waktu mendapatkan haknya secara adil. Kesejahteraan guru adalah fondasi peningkatan kualitas pendidikan,” kata Lalu.

Selain menyoroti kesejahteraan guru, kunjungan Komisi X DPR RI ke OKI juga bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Anggota Komisi X DPR RI, Latinro Tunrung, mengatakan evaluasi difokuskan pada pelaksanaan asesmen pendidikan yang sebelumnya menghadapi berbagai tantangan.

“Secara umum partisipasi cukup baik, tetapi hasilnya belum menggembirakan. Ini menjadi bahan evaluasi,” ujarnya.
Menurut Tunrung, hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang tengah dibahas Komisi X DPR RI.

Dalam kunjungan itu, Komisi X juga mencatat adanya kesenjangan sumber daya manusia dan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, termasuk keterbatasan listrik, akses sinyal, dan tenaga pendukung.

Temuan tersebut, kata Tunrung akan menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat melalui Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah guna perbaikan kebijakan pendidikan ke depan.

Gen Z OKI Dibekali Skill untuk Magang ke Jepang

OKI —Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus mendorong generasi muda, khususnya Gen Z, agar siap bersaing di pasar kerja global. Salah satunya melalui program pelatihan kerja yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga membuka peluang magang hingga ke Jepang.

Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, menegaskan bahwa pelatihan ini dirancang sebagai langkah strategis untuk menyiapkan tenaga kerja muda yang kompeten dan berdaya saing internasional. Menurutnya, kesempatan magang ke luar negeri harus dimanfaatkan dengan bekal skill yang memadai.

“Program ini bukan sekadar pelatihan biasa, tetapi bagian dari upaya kita membekali generasi muda agar bisa menembus peluang kerja global, termasuk magang ke Jepang. Ini kesempatan besar yang harus dipersiapkan dengan serius,” ujarnya, Kamis (16/4/26)

Ia menekankan bahwa di era persaingan global, kemauan saja tidak cukup tanpa didukung kemampuan nyata. Karena itu, peserta pelatihan didorong untuk fokus meningkatkan kompetensi diri selama mengikuti program.

Pelatihan yang digelar mencakup dua bidang utama, yakni otomotif dan bahasa Jepang. Kombinasi ini dinilai relevan dengan kebutuhan pasar kerja internasional, khususnya di Jepang yang membutuhkan tenaga kerja terampil dari Indonesia.

Program pelatihan dilaksanakan di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten OKI selama 23 hari, mulai 16 hingga 23 Mei 2026, dengan total 32 peserta. Masing-masing 16 peserta mengikuti pelatihan otomotif dan 16 lainnya fokus pada bahasa Jepang sebagai bekal komunikasi saat magang di luar negeri.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi OKI, Antonio Romadhon, menyebutkan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka pengangguran.

“Kami ingin Gen Z di OKI tidak hanya siap kerja di dalam negeri, tetapi juga mampu memanfaatkan peluang magang dan kerja ke luar negeri. Jepang menjadi salah satu tujuan yang potensial,” jelasnya.

Selain peningkatan hard skill, pelatihan ini juga diarahkan untuk membangun mental kerja, kedisiplinan, serta membuka wawasan global bagi para peserta.

Pemerintah Kabupaten OKI berharap, melalui program ini, generasi muda tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu berkembang, mandiri, dan membawa pengalaman internasional untuk kemajuan daerah.

Pemenuhan Hak Guru Agama di OKI Tuai Apresiasi

OKI — Upaya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dalam memenuhi hak guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menuai apresiasi dari kalangan pendidik.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh 18 Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Kabupaten OKI dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati OKI, Rabu (16/4).

Penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi guru PAI dengan total nilai mencapai Rp 6,9 miliar untuk periode 2023 hingga 2025 dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan guru.

Ketua DPP AGPAII, Endang Zainal, menyebut langkah Pemkab OKI sebagai respons cepat dalam merealisasikan hak-hak guru agama.

“OKI termasuk daerah yang sigap dalam memenuhi hak guru agama. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Senada, Ketua AGPAII Kabupaten OKI, Beni Rosianto, menilai realisasi pembayaran hak guru PAI dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kemajuan signifikan. Ia menjelaskan, tingkat realisasi meningkat dari sekitar 50 persen pada 2023 menjadi 100 persen pada 2024 dan 2025.

“Ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi hak guru secara bertahap hingga tuntas,” kata Beni.

Sebelumnya, pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi guru PAI sempat mengalami kendala secara nasional. Hal ini dipicu oleh ketidaksinkronan regulasi terkait kewenangan penganggaran.

Dalam aturan Kementerian Keuangan disebutkan bahwa instansi yang mengangkat guru bertanggung jawab atas pembayaran tunjangan. Namun, posisi guru PAI yang dibina oleh Kementerian Agama, tetapi diangkat oleh pemerintah daerah, menimbulkan kebuntuan administratif.

Di satu sisi, Kementerian Pendidikan tidak mengalokasikan anggaran, sementara Kementerian Agama tidak memiliki nomenklatur untuk pencairan tunjangan tersebut.

Permasalahan tersebut akhirnya dapat diatasi melalui koordinasi lintas sektor antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Keuangan. Hasilnya, mekanisme penyaluran tunjangan dilakukan melalui kas pemerintah daerah bagi guru yang mengajar di sekolah negeri.

Beni menambahkan, untuk tahun anggaran 2025, dana dari pemerintah pusat baru masuk ke kas daerah pada akhir Desember.

“Secara riil, anggaran masuk ke kas daerah pada 29 atau 30 Desember 2025. Berkat perhatian Bupati, hak guru dapat segera direalisasikan sebelum Idul Fitri,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, menegaskan bahwa pemenuhan hak guru merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah yang akan terus diperkuat.

Menurut dia, guru agama memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda sehingga perlu mendapatkan dukungan berkelanjutan.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus hadir dalam memastikan hak-hak guru terpenuhi,” kata Muchendi.

Melalui momentum tersebut, Pemkab OKI berharap sinergi antara pemerintah daerah, guru, dan organisasi profesi dapat terus terjaga, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama di daerah.

Pemkab OKI Perkuat Program GENTING, Target 2.932 Penerima pada 2026

OKI — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus memperkuat pelaksanaan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting. Pada tahun 2026, program ini menargetkan sebanyak 2.932 penerima manfaat dari keluarga berisiko stunting.
.
Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten OKI menunjukkan, jumlah keluarga berisiko stunting (KRS) pada 2025 tercatat sebanyak 24.795 keluarga. Dari jumlah tersebut, 12.955 keluarga masuk kategori desil 1 atau kelompok miskin yang menjadi prioritas utama intervensi.
.
Namun demikian, capaian program GENTING pada tahun sebelumnya masih belum optimal. Dari target 2.759 penerima pada 2025, realisasi bantuan baru mencapai 406 penerima atau sekitar 14,71 persen. Sementara hingga April 2026, jumlah penerima bantuan baru mencapai 9 orang.
.
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik Kabupaten OKI. Iwan Setiawan menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam memperkuat strategi pelaksanaan program ke depan.
.
“Program GENTING ini bukan sekadar bantuan, tetapi investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Kita harus memastikan intervensi tepat sasaran, khususnya pada keluarga miskin dan periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan,” ujar Iwan Setiawan di Ruang Rapat Bende Seguguk,(16/5).
.
Ia menambahkan, rendahnya capaian tahun sebelumnya menjadi evaluasi penting bagi seluruh pemangku kepentingan agar meningkatkan sinergi dan partisipasi, terutama dalam mendorong keterlibatan masyarakat sebagai orang tua asuh (OTA).
.
Program GENTING sendiri menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dari keluarga berisiko stunting.
.
“Bentuk bantuan yang diberikan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar hingga pemberdayaan keluarga, seperti bantuan nutrisi, rumah layak huni, akses air bersih, jamban sehat, edukasi, serta penguatan ekonomi keluarga,” pungkasnya .
.
Sekretaris Dinas DPPKB Kabupaten OKI. M. Denim Alam Surawijaya menjelaskan, pelaksanaan program dilakukan secara terstruktur melalui koordinasi berjenjang dari tingkat pusat hingga desa, serta memanfaatkan Sistem Informasi Peduli GENTING untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
.
“Seluruh proses, mulai dari verifikasi data, penyaluran bantuan, hingga monitoring dan evaluasi, dilakukan secara terintegrasi melalui sistem. Ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan dapat dipantau secara berkelanjutan,” kata Sekdin DPPKB OKI.
.
Ia juga menekankan pentingnya validasi data dan penguatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program.
.
“Keberhasilan GENTING sangat bergantung pada kolaborasi. Kami mendorong peningkatan partisipasi donor, validasi data yang akurat, serta sinergi antara pemerintah, mitra, dan masyarakat,” ujarnya.

Kolaborasi Pemerintah–Operator Kunci Pengentasan Blankspot di OKI

KAYUAGUNG — Kolaborasi antara pemerintah daerah dan operator telekomunikasi menjadi kunci percepatan pengentasan wilayah tanpa sinyal (blankspot) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), seiring meningkatnya kebutuhan akses internet sebagai layanan dasar masyarakat.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika OKI, Selasa (14/4) di Kantor Bupati OKI. Langkah ini merupakan tindak lanjut Misi ke-4 Bupati dan Wakil Bupati OKI dalam penguatan ekonomi berbasis digital, termasuk pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, serta mendukung agenda nasional pemerataan infrastruktur digital.

Berdasarkan data pemerintah daerah, Kabupaten OKI dengan luas wilayah 17.071,33 kilometer persegi yang mencakup 18 kecamatan dan 327 desa/kelurahan masih menghadapi tantangan konektivitas. Tercatat terdapat 57 titik blankspot, dengan kualitas jaringan didominasi 4G lemah sekitar 75 persen, sementara wilayah dengan jaringan 4G relatif stabil baru mencapai sekitar 15 persen.

Kondisi geografis serta masih adanya 15 desa yang belum teraliri listrik turut menjadi kendala pemerataan jaringan. Selain itu, minat operator untuk membangun infrastruktur di wilayah berpenduduk sedikit dan sulit dijangkau juga relatif terbatas.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika OKI, Adi Yanto, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat penanganan blankspot.

“Kami melakukan validasi data bersama operator agar penanganan blankspot sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Adi.

Menurut dia, prioritas penanganan difokuskan pada layanan publik. “Konektivitas di sekolah, puskesmas, dan kantor desa menjadi prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat,” katanya.

Sebagai salah satu solusi, Pemkab OKI bersama Telkomsel menginisiasi program Internet Gotong Royong (IGR), yakni model kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan penyedia layanan untuk memperluas jangkauan jaringan di wilayah blankspot.

Melalui skema tersebut, pemerintah memfasilitasi regulasi dan koordinasi, sementara provider membangun jaringan dan pemerintah desa mendukung penyediaan lokasi serta infrastruktur pendukung. Dengan pembagian peran itu, wilayah yang sebelumnya tidak layak secara bisnis menjadi lebih memungkinkan untuk dijangkau dan dimanfaatkan bagi layanan publik serta aktivitas masyarakat.

Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Hingga saat ini, delapan desa telah terbebas dari blankspot lewat program internet gotong royong; yakni Desa Balian (Mesuji Raya), Desa Karya Mukti (Mesuji), Desa Suka Mulya (Lempuing), Desa Panca Tunggal Benawa dan Desa Kuripan (Teluk Gelam), Desa Pulau Geronggang (Pedamaran Timur), Desa Deling (Pangkalan Lampam), serta Desa Pematang Binatani (Mesuji Makmur).

Asisten III Sekretariat Daerah OKI, Hj Nursula, menegaskan akses internet kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Pemerataan akses internet bukan lagi sekadar kebutuhan tambahan, melainkan sudah menjadi kebutuhan dasar untuk mendukung pelayanan publik, pendidikan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Nursula.

Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam percepatan pengentasan blankspot. “Kami mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pihak swasta agar penanganan dapat dilakukan secara menyeluruh dan tepat sasaran,” katanya.

Selain pengentasan blankspot, pemerintah juga menyoroti penataan kabel jaringan provider yang masih semrawut di sejumlah titik. Kabel yang menjuntai hingga ke tanah dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan.

“Penertiban akan dilakukan bersama provider agar jaringan lebih rapi dan tidak membahayakan,” kata Nursula

Penataan Kabel Semrawut Mendesak, Pemkab OKI Libatkan Operator

KAYUAGUNG — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mempercepat penataan jaringan kabel fiber optik yang semrawut di sejumlah ruas jalan, baik di Kota Kayuagung maupun ibu kota kecamatan. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan para penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagai bagian dari penataan infrastruktur kota.

.

Penataan tersebut menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya untuk memperbaiki estetika, tetapi juga untuk menjamin keselamatan masyarakat. Kabel yang menjuntai dan tidak tertata dinilai berpotensi mengganggu mobilitas hingga memicu kecelakaan lalu lintas.

.

“Jika tidak ditata ulang, kabel yang semrawut dapat mengganggu estetika kota, menyulitkan mobilitas masyarakat, bahkan memicu kecelakaan lalu lintas,” ujar Bupati OKI melalui Asisten Bidang Umum dan Kesejahteraan Rakyat, Hj. Nursula, S.Sos, saat Rapat Koordinasi Pengentasan Blankspot dan Penataan Infrastruktur Telekomunikasi di Kantor Bupati OKI, Selasa (14/4).

.

Berdasarkan pemetaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKI, kondisi kabel yang tidak tertib ditemukan di sejumlah titik dengan tingkat kerawanan cukup tinggi, terutama di kawasan dengan aktivitas lalu lintas padat di Kota Kayuagung.

.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika OKI, Adi Yanto, mengatakan pihaknya telah mengidentifikasi lokasi prioritas untuk penertiban jaringan, terutama di titik-titik dengan tingkat kesemrawutan paling tinggi.

.

“Bersama dinas terkait dan operator jaringan telekokunikasi, penataan ini diharapkan menjadi solusi bersama yang berkelanjutan,” ujarnya.

.

Penataan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Dalam regulasi itu, pemerintah memiliki kewajiban memfasilitasi penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan secara bersama dengan biaya yang wajar, melalui skema pembiayaan dari APBN, APBD, maupun sumber lain yang sah.

.

Sebagai langkah jangka panjang, Pemkab OKI juga merancang relokasi jaringan kabel dari udara ke bawah tanah melalui sistem ducting. Skema ini dinilai lebih aman, rapi, dan berkelanjutan.

.

“Seiring rencana pembangunan pedestrian di kawasan Kota Kayuagung, jaringan kabel udara akan direlokasi ke bawah tanah secara bertahap,” kata Adi.

.

Sebelumnya, Bupati OKI H. Muchendi turut menyoroti kondisi kabel utilitas dan media luar ruang yang dinilai semrawut dan mengganggu kenyamanan publik.

.

Menindaklanjuti arahan Presiden Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, Muchendi mengatakan pemerintah daerah akan lebih serius dalam menata ruang publik.

.

“Kabel-kabel listrik seliweran, semrawut. Ini harus dibenahi,” ujarnya.

.

Menurut Muchendi, penataan kota yang tertib dan rapi tidak hanya meningkatkan kenyamanan, tetapi juga memperkuat daya tarik daerah, termasuk sektor pariwisata.

.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten OKI menargetkan terwujudnya tata kota yang lebih aman, tertib, dan modern, sekaligus mendukung percepatan transformasi digital di daerah.