OKI—Ogan Komering Ilir (OKI) menjadi tuan rumah puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) se-Sumatera Selatan (Sumsel). Diikuti sebanyak 3000 guru se-Sumsel, menjadi momentum penting untuk mengukuhkan komitmen pemerintah dan stakeholder dalam menjaga marwah dan meningkatkan kesejahteraan semua guru di sumatera selatan.
.
​Acara tersebut diwarnai dengan Pengukuhan Ibunda Guru Provinsi Sumsel serta Ibunda Guru Kabupaten/Kota, yang diharapkan menjadi wadah bagi para guru untuk mengadu dan berbagi permasalahan. Selain itu, diberikan juga 29 Piagam Penghargaan Apresiasi Guru dan Tenaga Pendidikan se-Sumsel, serta Penghargaan Kepala Daerah Mitra Perjuangan Guru se-Sumsel. Kemudian komitmen perlindungan profesi guru diperkuat dengan adanya Peresmian Draf Aplikasi Keputusan Pengurus Komite Sekolah tentang Perlindungan Marwah Guru.
.
​Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menyoroti dinamika tantangan pendidikan dan pentingnya kolaborasi, serta peran sentral guru dalam membentuk karakter bangsa.
.
“Tantangan dunia pendidikan sangat dinamis disaat kemajuan zaman, tantangan itu semakin cepat, semakin cepat juga perubahan, maka dari itu perlu adanya kolaborasi dan peran sentral orang tua, guru juga pemerintah,” ujar Herman Deru pada puncak peringatan HUT PGRI dan HGN di GOR Biduk Kajang Kayuagung. Selasa,(2/12).
.
Ia juga menambahkan, merujuk pada pengukuhan Ibunda Guru sebagai jembatan komunikasi bagi para tenaga pendidik.
.
“Guru perlu wadah untuk mengadu, curhat maka ibu-ibu yang dilantik ini bisa menerima curhatan guru-guru yang ada permasalahan. Diharapkan kedepan ibu-ibu menjadi peneduh bagi para guru dan terus berkarya,” tambahnya.
.
​Ketua PGRI Sumsel, Prof. Dr. H. Bukman Lian, MM., M.Si, menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah dan menegaskan peran PGRI sebagai rumah besar perjuangan guru.
.
“Guru menjadi rumah besar memperjuangkan pendidikan masa depan bangsa, guru selalu menjadi garda terdepan untuk kemajuan bangsa, guru tetap menjadi kompas nilai,” tegas Bukman.
.
​Sementara itu, Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki, mengungkapkan rasa bangganya atas kepercayaan yang diberikan kepada OKI sebagai tuan rumah dan menegaskan komitmen pemerintah kabupaten.
.
“Sebuah kehormatan bagi kami, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, karena kegiatan penting dan bersejarah ini dapat diselenggarakan di Kabupaten OKI. Kepercayaan ini tentu menjadi penyemangat bagi kami untuk terus mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Selatan,” ungkap Muchendi.
.
Ia juga memastikan dukungan pemerintah daerah untuk terus berkomitmen mendukung peningkatan mutu pendidikan.
.
“Pemerintah Kabupaten OKI berkomitmen untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui pembinaan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, dan penyediaan sarana pembelajaran yang lebih baik,” pungkasnya.

OKI — Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir meluncurkan program Jaksa Garda Desa Sejahtera atau Jaga Desa, sebuah inisiatif untuk mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat tata kelola keuangan desa. Program ini digelar bersamaan dengan Sosialisasi Akselerasi Pembangunan Desa yang dihadiri para kepala desa serta pemangku kepentingan terkait.
.
Wakil Bupati OKI, Supriyanto menegaskan bahwa desa memegang peran sentral dalam menentukan arah kemajuan daerah. Ia meminta para kepala desa menitikberatkan pembangunan pada tiga isu strategis: pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan infrastruktur dan digitalisasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
.
“Pembangunan desa adalah pondasi pembangunan daerah. Karena itu, percepatan pembangunan desa harus terus dilakukan dengan fokus pada tiga isu utama tersebut,” ujar Supriyanto dalam acara yang digelar di Ruang Rapat Bende Seguguk I, Kantor Bupati OKI, Senin (1/12).
.
Terkait program Jaga Desa, Supriyanto menekankan bahwa pendampingan yang dilakukan kejaksaan bersifat edukatif dan konstruktif.
.
“Program ini hadir sebagai langkah strategis memastikan tata kelola keuangan desa berjalan baik—lebih transparan, akuntabel, dan bebas korupsi,” katanya.
.
Mewakili Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Asisten Intelijen, Totok Bambang Sapto Dwidjo, S.H menegaskan komitmen institusinya dalam mengawal penggunaan Dana Desa.
.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” ucap Totok.
.
Dukungan serupa disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan, Deva Oktavianus Coriza, SE., M.Si. Menurutnya, keberhasilan implementasi program Jaga Desa menjadi indikator kematangan pemerintah desa dalam mengelola pembangunan.
.
“Provinsi siap memberikan dukungan teknis maupun kebijakan agar program ini berjalan efektif,” kata Deva.
.
Program Jaga Desa diharapkan menjadi penguat tata kelola pemerintahan desa sekaligus mempercepat pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.

OKI — Setelah melalui seleksi panjang dan ketat, enam pejabat terpilih akhirnya dikukuhkan Pemerintah Kabupaten OKI. Pelantikan ini menjadi titik konsolidasi birokrasi sekaligus penegasan implementasi meritokrasi di jajaran birokrasi Kabupaten OKI.
Wakil Bupati OKI, Supriyanto, memimpin langsung prosesi pelantikan enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) hasil seleksi terbuka tersebut pada Jum’at, (28/11) di Kantor Bupati OKI.
Kepala BKPSDM OKI, Antonius Leonardo, dalam laporannya memaparkan proses seleksi yang menjadi dasar pelantikan enam pejabat tersebut.
Seleksi jelas Anton dibuka sejak 5–19 Oktober 2025 lalu dengan 27 pelamar. Setelah lolos administrasi, peserta mengikuti serangkaian penilaian manajerial dan sosial kultural melalui assessment center LAN RI secara daring, kemudian penilaian kompetensi teknis berupa presentasi dan wawancara oleh penguji dari kalangan akademisi.
Dari setiap jabatan dipilih kandidat terbaik untuk mendapat rekomendasi dari BKN. Rekomendasi tersebut telah terbit melalui suratnya Nomor 27823/r-ak.02.03/sd/f/2025 tanggal 19 november 2025.
“Berdasarkan rekomendasi tersebut, bupati ogan komering ilir telah memilih dan menetapkan masing-masing 1 (satu) dari tiga 3 (tiga) calon Terbaik untuk enam jabatan dimaksud, yang sebentar lagi akan dilantik pada hari ini,” Jelas Anton.
Dalam amanatnya Wakil Bupati OKI, Supriyanto menegaskan bahwa pengisian jabatan strategis lewat mekanisme seleksi terbuka merupakan wujud komitmen Pemkab OKI membangun birokrasi yang profesional dan akuntabel.

“Seleksi ini berjalan objektif dan transparan. Pelantikan hari ini adalah langkah penting memperkuat tata kelola pemerintahan,” ujar Supriyanto.
Ia mengucapkan selamat kepada pejabat yang dilantik seraya mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar penghargaan kompetensi, melainkan amanah yang menuntut kontribusi nyata.

“Jadikan jabatan ini ladang pengabdian. Tanggung jawab saudara besar, dan masyarakat menunggu bukti kerja,” katanya.
Wabup juga menyinggung dinamika pembangunan daerah yang kian kompleks mulai dari efisiensi anggaran, tuntutan pelayanan publik, hingga adaptasi teknologi informasi.

“Kita harus bekerja lebih cerdas dan kreatif. Fokus kita jelas: program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tuturnya.
Ia meminta para pejabat baru menjaga profesionalitas, menghadirkan kepemimpinan visioner, serta membangun budaya kerja yang disiplin dan responsif.
“Pastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat optimal. Hadirkan inovasi pelayanan sehingga pemerintah benar-benar hadir di tengah warga,” ucapnya.
Adapun Enam pejabat tinggi pratama yang dilantik yakni: Muhammad Iqbal Basa, S.E., Sekretaris DPRD OKI, M. Putra Taufan, S.T., M.Si.M. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD), Endang Kartika Hardiana, S.I.P., M.Si. — Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Ferlidena Burniat, S.E., M.M. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Adi Yanto, S.Pd., M.Si. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan , Muktaqid, S.T. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH.
Pelantikan berjalan khidmat dan menjadi momentum baru penguatan birokrasi di lingkungan Pemkab OKI

KAYUAGUNG – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melalui Dinas Perdagangan menggelar Operasi Pasar Murah serta meninjau dan memantau langsung harga-harga di pasar utama. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dan berkelanjutan dari pemerintah untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok, menjaga daya beli masyarakat, dan menekan laju inflasi daerah.
.
​Operasi Pasar Murah merupakan upaya pemerintah merespon cepat komoditas yang harganya tengah beranjak naik di pasaran seperti beras, bawang merah, ayam dan telur yang akan dijual dengan harga lebih terjangkau.
.
Wakil Bupati OKI, Supriyanto menekankan bahwa kegiatan pasar murah adalah bagian dari upaya pemerintah untuk selalu hadir di tengah masyarakat.
.
​“Pasar murah merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi untuk memantau langsung harga-harga di pasar utama, menghindari lonjakan harga yang dapat memberatkan masyarakat,” ujar Supriyanto dalam sambutannya di Halaman Kantor UPTD Pasar Kayuagung. Jumat,(28/11).
.
Supriyanto juga menegaskan bahwa pasar murah yang dilaksanakan hari ini bukan berarti akan menyaingi para pelaku usaha atau pedagang yang ada di pasar.
.
“Pasar murah fokus pada penjualan produk tertentu yang harganya sedang tinggi atau sangat dibutuhkan dan membantu masyarakat serta mengendalikan inflasi,” tegasnya.
.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan OKI, Sahrul menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan program jangka pendek pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi.
.
​“Melalui kegiatan ini kita memantau langsung harga di pasaran dan mendapati beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga, seperti bawang merah. Namun, komoditas seperti ayam masih terpantau naik drastis, yang akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti,” ujar Sahrul.
.
​Lebih lanjut, Sahrul menyampaikan kesediaan komoditas yang dijual pada operasi pasar murah ini adalah yang harganya sedang naik.
.
“Jadi melalui kegiatan ini kita menjual beberapa komoditas yang memang harganya sedang naik guna membantu dan mengendalikan angka inflasi di kabupaten OKI,” tambahnya.

Jambore Cabang (Jamcab) X Gerakan Pramuka Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2025 resmi dibuka di Lapangan Garuda, Dabuk Rejo, Lempuing, Kamis (27/11/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten OKI untuk menegaskan komitmen memperkuat pembinaan kepramukaan sebagai bagian dari pembangunan karakter generasi muda.
Bupati OKI Muchendi Mahzareki mengatakan jambore merupakan ajang rekreasi-edukatif yang digelar di alam terbuka dalam bentuk perkemahan besar. Jambore, menurut dia, menjadi wahana pembinaan mental, fisik, intelektual, spiritual, dan sosial bagi Pramuka Penggalang berusia 11 hingga 15 tahun.
“Pemerintah menegaskan kembali amanah Undang-Undang Gerakan Pramuka yang mengatur peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam menjamin, membimbing, serta mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Muchendi juga menekankan pentingnya peran sekolah dan madrasah dalam menghidupkan kembali latihan kepramukaan. Ia mengimbau para kepala sekolah dan madrasah selaku Majelis Pembimbing Gugus Depan (Mabigus) untuk terus menggerakkan dan memfasilitasi tenaga pendidik dalam pelaksanaan kegiatan pramuka di satuan pendidikan.
Selain itu, pemerintah daerah mengingatkan amanah Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa pendidikan kepramukaan merupakan hak seluruh peserta didik yang sehat dan mampu. Karena itu, pelaksanaannya perlu dioptimalkan di tiap sekolah.
“Semoga Jambore Cabang X Gerakan Pramuka OKI Tahun 2025 berlangsung lancar, memberikan pengalaman yang menyenangkan, dan menjadi ajang pembentukan karakter bagi adik-adik Pramuka,” kata Muchendi.

OKI — Pemerintah Kabupaten OKI menerima aset rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk dimanfaatkan dalam peningkatan layanan publik. Aset yang diberikan berupa sebidang tanah beserta bangunan seluas 130 meter persegi di Desa Celikah, Kecamatan Kayuagung, dengan nilai taksiran Rp722,38 juta. Aset ini sebelumnya berstatus barang bukti yang telah berkekuatan hukum tetap dan kemudian dialihkan pemanfaatannya kepada Pemkab OKI melalui mekanisme hibah.

Bupati Ogan Komering Ilir, H. Muchendi Mahzareki, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan KPK kepada Pemkab OKI.

“Kami bersyukur hari ini dilaksanakan penyerahan aset hibah dari KPK untuk menambah kualitas pelayanan kepada masyarakat. Atas nama Pemerintah Kabupaten OKI, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya,” ujar Muchendi, dalam acara penyerahan di Ruang Rapat Bende Seguguk (RRBS) II Pemkab OKI, Kamis (27/11/2025).

Muchendi menegaskan komitmen Pemkab OKI untuk menjalankan amanah tersebut sesuai aturan.

“Insya Allah, aset ini akan segera kami catat sesuai peraturan perundang-undangan dan kami manfaatkan untuk pelayanan dasar. Semoga keberadaannya benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, kehadiran KPK di OKI tidak hanya membawa hibah aset, tetapi juga memperkuat semangat pemerintah daerah untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pada kesempatan yang sama, KPK juga menyerahkan hibah aset rampasan negara kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang.

Sementara Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK RI, Mungki Hadipratikto, menegaskan bahwa penyerahan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK dalam memastikan eksekusi barang bukti berjalan sesuai ketentuan.

“Aset yang kami serahkan hari ini diberikan melalui mekanisme hibah kepada lembaga dan instansi. Ini bagian dari eksekusi barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap,” ujarnya

Mungki menyampaikan dua pesan penting kepada pemerintah daerah penerima hibah.

“Kami berharap aset ini segera dicatat sebagai Barang Milik Daerah, dibaliknamakan, serta dipasang plang agar status dan pemanfaatannya jelas,” katanya.

Ia menambahkan bahwa aset rampasan tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik di OKI maupun melalui KSOP Kelas I Palembang.

Penyerahan hibah aset rampasan negara ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat pelayanan publik sekaligus memastikan pengelolaan aset negara berlangsung transparan dan bertanggung jawab.

OKI—Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2026 resmi disetujui dalam sidang paripurna DPRD OKI, Rabu, (26/11). Persetujuan ini ditandai dengan penandatanganan bersama antara Bupati Ogan Komering Ilir, H. Muchendi dan pimpinan DPRD OKI
.
Dalam posturnya, APBD OKI 2026 mencatat Pendapatan Daerah Rp 2,214 triliun, Belanja Daerah Rp 2,214 triliun, dan Pembiayaan Daerah nol rupiah. Dengan komposisi itu, APBD 2026 diprioritaskan pada program kerakyatan.
.
“Karena keterbatasan fiskal, maka APBD, kita prioritaskan program strategis yang betul-betul menyentuh masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur ketahanan pangan dan penguatan UMKM,” jelas Muchendi.
.
Muchendi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh anggota DPRD OKI atas kerja sama dalam penyusunan RAPBD 2026.

“Terima kasih atas sinergitas DPRD dan Pemkab OKI. Semoga ikhtiar bersama ini membawa kemaslahatan bagi masyarakat OKI,” ujarnya.
.
Badan anggaran DPRD OKI Febriansyah Wardana melaporkan asumsi pendapatan dan rencana belanja daerah tahun 2026 ditancang tidak terjadi defisit. Langkah ini penting untuk menjaga kesehatan fiskal daerah Ujar Febri.

“Mempertimbangkan saran dan pendapat komisi, maka dihasilkan kesepakatan bersama terkait pagu dan struktur rancangan Perda APBD OKI tahun 2026 sebesar 2,214 trilun,” ujar Febriansyah
.
“Rancangan APBD yang disusun eksekutif dan legislatif adalah anggaran yang berimbang antara pendapatan dan belanja atau nol defisit.”tambahnya.
.
Lebih jauh Febri merinci asumsi pendapataan yang dirancang pada tahun 2026 mendatang antara lain berasal dari pendapatan asli daerah sebesar 305 Miliar terdiri dari Pajak Daerah 154 Miliar, Retribusi 4,1 Miliar, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 13,602 Miliar dan lain-lain PAD yang sah sebsear Rp 133 Miliar.
.
Selanjutnya, dari pendapatan transfer sebesar Rp 1,908 triliun terdiri dari transfer pusat 1.801 triliun, Dana Desa 255 Miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 79 Miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 1,01 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 415 Miliar.

Setelah disetujui bersama, Raperda APBD 2026 akan dikirim ke Gubernur Sumsel untuk dievaluasi maksimal 15 hari kerja sesuai ketentuan PP 12/2019 dan Permendagri 14/2025.

OKI — M Taufik terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) periode 2025–2030 dalam Temu Karya Karang Taruna yang digelar di Ruang Rapat Bende Seguguk I, Rabu (26/11). Forum musyawarah tertinggi ini tidak hanya menentukan kepemimpinan baru, tetapi juga menjadi ajang evaluasi dan penyusunan arah kerja organisasi lima tahun mendatang.
Temu Karya tahun ini menjadi momentum penguatan peran Karang Taruna sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten OKI dalam menangani isu-isu kesejahteraan sosial dan memberdayakan pemuda di daerah.
Wakil Bupati OKI, Supriyanto, menegaskan pentingnya peran Karang Taruna dalam membantu pemerintah menjawab tantangan sosial.
“Rekan-rekan Karang Taruna adalah perpanjangan tangan pemerintah. Kita menghadapi tantangan sosial di tengah defisit fiskal. Semoga Temu Karya melahirkan pemimpin yang berkomitmen untuk kemajuan Kabupaten OKI,” ujarnya.
Ia berharap kepengurusan baru dapat menghadirkan program kerja yang adaptif dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Wakil Ketua Karang Taruna Sumsel, Kemas Umar Jayanegara, menekankan pentingnya kerja kolektif dalam organisasi.
“Organisasi besar dibangun oleh super team, bukan superman. Kepengurusan baru harus menjaga komunikasi dan sinergi dengan pemerintah,” paparnya.
Ketua Karang Taruna OKI periode sebelumnya, Mauliddini, menyampaikan apresiasi terhadap dinamika organisasi dan berharap estafet kepemimpinan berjalan baik.
“Kami percaya kepengurusan baru akan menghadirkan kader yang lebih produktif, maju, dan kuat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Terpilih M. Taufik menyampaikan komitmennya memajukan organisasi.
“Amanah ini adalah tanggung jawab bersama. Kami akan memperkuat konsolidasi internal dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah agar Karang Taruna semakin hadir dalam menyelesaikan persoalan sosial,” ujarnya.
Ia menegaskan fokus kerja kepengurusan 2025–2030.
“Ke depan kami fokus menghadirkan program yang lebih adaptif dan memberdayakan pemuda OKI,” kata Taufik.
Dengan terpilihnya M. Taufik secara aklamasi, Karang Taruna OKI memasuki fase baru kepemimpinan yang diharapkan mampu menjawab tantangan sosial dan memperkuat kontribusi pemuda bagi pembangunan daerah.

OKI — Asisten Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Yulius Ruwono Saputra, meninjau rencana pembangunan exit tol di Desa Mataram Jaya, Kecamatan Mesuji Raya, Selasa (25/11/25). Kunjungan utusan Penasihat Khusus Presiden Luhut Binsar Panjaitan ini menjadi langkah penting memastikan proyek tersebut berjalan sesuai mekanisme, terawasi ketat, dan terkoordinasi erat dengan pemerintah daerah. Pemkab OKI sendiri telah menetapkan SK Penetapan Lokasi (Penlok), yang menandai dimulainya tahap pelaksanaan.

Tinjauan dilakukan di titik yang direncanakan sebagai simpang susun Mataram Jaya. Kehadiran perwakilan pemerintah pusat menegaskan komitmen untuk mengawal detail perencanaan, terutama melalui penerapan digitalisasi pengadaan tanah instrumen yang dinilai krusial untuk menjaga ketertiban, transparansi, serta mencegah sengketa lahan.

“Kehadiran saya memastikan rencana pembangunan exit tol ini tetap pada jalurnya, terlebih proyek ini merupakan inisiatif pemerintah daerah. Kehadiran akses tol nantinya harus memberi nilai tambah dan menopang ekonomi wilayah,” ujar Yulius.

Wakil Bupati OKI, Supriyanto menyampaikan bahwa koordinasi pusat–daerah kini memasuki fase yang lebih intens setelah Penlok diterbitkan.

“Dengan Penlok yang sudah keluar, kita berada pada tahap pelaksanaan. Di sini penting memastikan seluruh proses dapat dimonitor, tertib, dan akuntabel. Digitalisasi pengadaan tanah menjadi kunci menjaga transparansi dan kepastian bagi masyarakat,” katanya.

Supriyanto menegaskan bahwa exit tol Mataram Jaya akan memberi dampak ekonomi yang luas bagi Mesuji Raya dan kawasan sekitar. Karena itu, pengawasan sejak tahap awal harus dijalankan secara konsisten.

“Exit tol akan membuka akses baru, mempercepat mobilitas barang dan orang, serta menciptakan peluang ekonomi bagi warga. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” ucapnya.

Peninjauan tersebut turut melibatkan Asisten I Setda OKI Drs. Alamsyah, perwakilan ATR/BPN Sumatera Selatan, pihak PT Hutama Karya, serta sejumlah kepala OPD terkait. Camat Mesuji Raya dan Kepala Desa Mataram Jaya juga hadir untuk memastikan kesiapan wilayah menyongsong tahap pelaksanaan.

Pemkab OKI berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat terus berjalan sepanjang proses pengadaan tanah hingga pembangunan fisik. Dengan sistem digital yang memungkinkan monitoring real-time, pemerintah optimistis proyek ini dapat dilaksanakan lebih tertib, efisien, dan memberi manfaat maksimal bagi pembangunan daerah.

Jakarta — Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi membawa sejumlah persoalan energi yang membebani masyarakat OKI ke Senayan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin, 24 November, di Jakarta. 

.

Ia menyoroti akses BBM bersubsidi bagi nelayan, kebutuhan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), percepatan jaringan gas (jargas) rumah tangga, hingga antrean solar yang kian mengular di SPBU.

Muchendi menegaskan bahwa akses BBM bersubsidi merupakan kebutuhan mendesak ribuan nelayan di pesisir OKI. Pasokan yang terbatas dan distribusi yang belum merata, menurut dia, memaksa nelayan membeli BBM di atas harga semestinya.

.
“Bagi nelayan, BBM terjangkau itu urat nadi. Tanpa dukungan pasokan yang memadai, aktivitas melaut terganggu dan pendapatan menurun. Kami berharap ada perbaikan mekanisme penyaluran,” ujar Muchendi.

.

Untuk mengurangi tekanan itu, Pemkab OKI mengusulkan pembangunan tiga SPBN baru di Desa Sungai Lumpur, Pantai Harapan, dan Desa Sungai Sibur. Keberadaan SPBN di titik strategis tersebut diyakini akan membantu sekitar 6.500 nelayan yang selama ini sangat bergantung pada ketersediaan BBM bersubsidi.

.
“Lokasi yang kami usulkan berbatasan dengan desa-desa lain bahkan provinsi Bangka dan Lampung, sehingga manfaatnya dapat menjangkau wilayah lebih luas,” katanya.

.

Selain sektor kelautan, Muchendi menekankan pentingnya percepatan pembangunan jargas rumah tangga di Kota Kayuagung. Ia menyebut jargas bisa menekan biaya energi, meningkatkan efisiensi rumah tangga, serta memperkuat usaha kecil.

.
“Kami sudah melakukan pendataan. Ada sekitar 70 ribu warga dan seribu UMKM yang masih bergantung pada LPG 3 dan 5 kilogram. Infrastruktur jargas di wilayah tetangga, Ogan Ilir, sudah tersedia sehingga percepatan di Kayuagung sangat memungkinkan,” tuturnya.

.

Solusi Antrian Solar yang Mengular

.

Muchendi juga menyoroti persoalan antrean panjang BBM bersubsidi, terutama solar dan pertalite, di 13 SPBU OKI. Kondisi itu menghambat mobilitas masyarakat dan mengganggu sektor produktif.


“Antrean yang mengular di kota dan desa menjadi indikator perlunya evaluasi menyeluruh terhadap distribusi solar bersubsidi,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Muchendi meminta dukungan Komisi XI DPR RI untuk mendorong penambahan alokasi BBM bersubsidi dan memperbaiki tata distribusi di daerah produktif seperti OKI.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi yang disampaikan Bupati OKI. Ia menilai kebutuhan SPBN baru dan percepatan jargas sejalan dengan agenda nasional kemandirian energi.


“Komisi XII melihat inisiatif pembangunan SPBN dan jargas di OKI bukan hanya memperluas akses energi, tapi juga memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Kami siap menjembatani usulan ini agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan BPH Migas,” ujar Bambang.

Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, turut menyambut baik usulan tersebut. Ia memastikan BPH Migas mendukung pembangunan SPBN di lokasi strategis serta pengembangan jargas di Kayuagung.

.
“Dengan SPBN, nelayan dapat memperoleh BBM bersubsidi lebih mudah; dengan jargas, masyarakat dan UMKM bisa menikmati energi yang lebih hijau dan terjangkau. BPH Migas siap bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan DPR untuk merealisasikannya,” kata Wahyudi.