OKI- -Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mendominasi pemilihan tanaga kesehatan teladan tingkat Provinsi Sumsel tahun 2025. Sebanyak tujuh Tenaga Kesehatan Kabupaten OKI berhasil meraih juara Tenaga Kesehatan Teladan di tingkat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), tiga di antaranya yaitu Dokter dr. Maya Alvionita dokter Puskesmas Makarti Mulya, Nur Rahmi, A. Md, Keb Bidan Puskesmas Pangarayan dan Helen Fiker Juru Imunisasi Puskesmas Sungai Menang berhasil meraih juara satu dan siap maju ke tingkat nasional mewakili Provinsi Sumsel.
.
Kepala Dinas Kesehatan OKI, H. Iwan Setiawan mengatakan kompetisi nakes teladan merupakan upaya menemukan sebuah inovasi dalam peningkatan layanan kesehatan.
.
“Penghargaan ini merupakan apresiasi atas inovasi peningkatan layanan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam pelayanan praktik pasien sehari-hari. Alhamdulilah ada 6 kategori yang dimenangkan dua diantaranya akan mewakili Sumsel ditingkat nasional,” Ujar Iwan, Rabu, (17/12).
.
Penerima Penghargaan Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Koordinator Imunisasi Teladan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 asal Kabupaten OKI antara lain;

1. Dokter dr. Maya Alvionita Puskesmas Makarti Mulya
2. Dokter gigi drg. Bebbi Arisya Kesumaputri, M.Kes Puskesmas Kuta Raya
3. Bidan Nur Rahmi, A. Md, Keb Puskesmas Pangarayan
4. Ahli kesehatan Niken Tri Gusti, SKM Puskesmas Kerta Mukti Air Sugihan
5. Tenaga Gizi Inez Jannah Anduscos, A.Md.GZ Puskesmas Pangkalamlam
6. Tenaga Laboratorium Medik Nyimas Rustinah, Amd. AK Puskesmas Sugihwaras
7. Helen Filker Juru Imunisasi Puskesmas Sungai Menang

Penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, di Auditorium Graha Bina Praja, Selasa (16/12/2025) kemarin.

Penganugerahan ini, ujar Edwar merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada para tenaga kesehatan yang telah menunjukkan dedikasi, integritas, serta kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Tenaga medis dan tenaga kesehatan adalah ujung tombak pelayanan publik di bidang kesehatan. Di tengah dinamika saat ini, dengan munculnya penyakit menular dan permasalahan kesehatan yang semakin kompleks, peran tenaga kesehatan menjadi sangat vital,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan, bahwa, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berfokus pada peningkatan sistem pelayanan kesehatan, baik dari sisi mutu layanan, keselamatan pasien, digitalisasi pelayanan, maupun penguatan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Terpisah Bupati OKI, H. Muchendi mengapresiasi atas diraihnya penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan oleh tenaga Nakes di Kabupaten OKI. Mereka dinilai mampu mengikuti kebutuhan zaman dengan inovasi yang diciptakan.
.
“Selamat dan sukses kepada nakes OKI yang telah mendapatkan penghargaan. Mudah-mudahan keteladanan Bapak/Ibu akan menginspirasi nakes lainnya di OKI dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya

Penghargaan ini, dikatakan Bupati Muchendi juga menjadi salah satu bentuk nyata birokrasi yang berdampak. Ia juga mendorong para nakes untuk terus mengembangkan inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan yang terus bergerak maju.

Palembang — Empat desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berhasil masuk nominasi 20 besar Beres Award (Bersih, Elok, dan Sejahtera) 2025, penghargaan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendorong percepatan penanganan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas pendataan permukiman.

Acara penganugerahan digelar di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, Selasa (9/12/2025), dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, H. Edward Candra, serta jajaran pejabat kabupaten/kota, termasuk Sekda OKI, Asmar Wijaya, Asisten I, dan Kepala Dinas Perkim OKI.
.
Tahun ini, kegiatan mengusung tema “Dengan BERES AWARD Tahun 2025 mari kita lakukan percepatan implementasi dukungan program 3 juta dan pengentasan kawasan kumuh di Provinsi Sumsel.”

Penghargaan untuk Memacu Penataan Permukiman

Dalam sambutannya, Edward Candra menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk motivasi dan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berperan aktif, berinovasi, dan berdedikasi dalam pengembangan kawasan permukiman di Sumatera Selatan.

“Pembangunan perumahan dan permukiman tidak hanya berfokus pada kerusakan rumah, tetapi juga pada fasilitas di permukiman, kualitas hidup masyarakat, pemerataan pembangunan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat,” ujar Edward Candra.
.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Ir. H. Novian Aswardani, ST., MM., IPM., ASEAN.Eng, melaporkan bahwa Sumsel masih menghadapi tantangan besar dalam penataan permukiman. Luasan kawasan kumuh mencapai sekitar 6.000 hektar, sementara backlog kepemilikan rumah mencapai 348.051 unit, dan backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tercatat sebanyak 495.204 unit.
.
Meski demikian, penanganan RTLH menunjukkan progres signifikan.
“Hingga November 2025, sudah ditangani sebanyak 4.325 unit rumah dari target 2.500 unit, yang didanai dari berbagai sumber,” ungkap Novian.
.
OKI Raih 20 Besar dari 2.850 Desa/Kelurahan
.
Dari total 2.850 desa/kelurahan di Sumsel, empat desa dari OKI berhasil mencapai posisi 20 besar kategori pendataan 7 indikator kumuh, yaitu Desa Sirah Pulau Padang, Desa Terate, Desa Terusan Menang, dan Desa Pampangan.
.
Menurut Dinas Perkim OKI, capaian ini merupakan hasil dari kegiatan sosialisasi dan penguatan kapasitas pendataan kawasan kumuh yang dilaksanakan pada 20 November 2025, untuk memastikan desa/kelurahan mampu melakukan pendataan sesuai standar indikator provinsi.
.
Komitmen OKI dalam Penataan Permukiman
.
Pemerintah Kabupaten OKI menilai keberhasilan ini mencerminkan komitmen daerah dalam mendukung percepatan penataan permukiman dan penanggulangan kawasan kumuh. Pemkab berharap, raihan nominasi ini membuka peluang lebih besar untuk mendapatkan dukungan anggaran maupun intervensi fisik dari pemerintah provinsi dan pusat.

​OKI – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus memperkuat komitmennya dalam upaya pencegahan korupsi dengan fokus utama pada perbaikan indikator Monitoring Centre for Prevention (MCP). Berdasarkan data terbaru per 5 Desember 2025, Pemkab OKI berhasil mencatatkan nilai capaian MCP sebesar 81.5, menempatkannya di Peringkat 85 dalam lingkup nasional, dan menjadi tertinggi ke dua se Sumsel hingga batas melengkapi dokumen dan verifikasi KPP.
.
​Pencapaian total nilai 81.5 ini menunjukkan progres signifikan dari delapan area intervensi MCP, yang meliputi Perencanaan, Anggaran, PBJ (Pengadaan Barang/Jasa), Yanblik (Pelayanan Publik), M-ASN (Manajemen ASN), BMD (Manajemen Aset Daerah), OPD (Optimalisasi Pendapatan Daerah), dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).
.
​Area dengan capaian tertinggi adalah Perencanaan (95.1%) dan OPD (91.3%). Sementara itu, indikator APIP mencatatkan nilai 72.7% dengan 82 dari 84 dokumen telah diunggah.
.
​”Angka 81.5 ini adalah hasil kerja keras kita bersama dalam memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel. Kami tak akan berpuas diri. Target kami bukan hanya angka, tapi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki pada Puncak Hakordia di Ruang Rapat Bende Seguguk II Kantor Bupati OKI, Selasa(9/12).
.
Selain itu, Muchendi menyampaikan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas diperkuat melalui platform pengaduan masyarakat ‘Lapor Bupati’.
.
“Platform ini menjadi sarana partisipasi publik yang mendorong keterbukaan dan memudahkan masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan,” tambahnya.
.

​Ketua Pelaksana/Ketua Satgas MCSP KPK Kab. OKI, Ir. Asmar Wijaya dalam laporanya upaya pencegahan, Pemkab OKI memberikan penekanan khusus pada penguatan peran APIP melalui Inspektorat Daerah sebagai garda terdepan pengawasan internal.
.
​”Penguatan APIP adalah kunci. Dengan APIP yang kuat dan independen, pengawasan internal kita menjadi lebih efektif, dan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan bisa dilakukan lebih cepat,” jelas Asmar.
.
​Lebih lanjut, Asmar memberikan apresiasi atas capaian OKI namun juga mengingatkan agar Pemkab OKI terus melakukan perbaikan pada area yang masih perlu dioptimalkan, seperti Anggaran (77.1%) dan BMD (59.7%).
.
​”Kami mengapresiasi progres ini. Namun, perbaikan berkelanjutan pada area Manajemen Aset Daerah (BMD) dan Anggaran harus menjadi fokus agar seluruh aspek tata kelola mencapai standar maksimal. Komitmen politik Pemkab OKI sangat menentukan keberhasilan upaya pencegahan ini,” tutupnya.

Jakarta — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, meraih penghargaan sebagai Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Berkinerja Terbaik ke dua Tahun 2025 di wilayah Sumatera. Penghargaan tersebut diumumkan pada Rakor Pusat dan Daerah terhadap pengendalian inflasi di Jakarta, (8/12/2025).

Bupati OKI, H. Muchendi melalui Sekretaris Daerah Kabupaten OKI, H. Asmar Wijaya, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menjelaskan bahwa penilaian tersebut dilaksanakan sepanjang 2024 hingga 2025, melalui arahan Bupati dan Wakil Bupati OKI, pengendalian inflasi daerah dapat dijaga dalam kondisi stabil dan berada pada rentang ideal.

.

“Alhamdulillah, sepanjang tahun 2024 hingga 2025 pengendalian inflasi di Kabupaten OKI berjalan baik. Kita selalu berada pada rentang ideal,” ujar Asmar.

.

Dalam penilaian TPID Award, Kabupaten OKI juga menunjukkan kinerja yang menonjol pada seluruh aspek penilaian proses, output, dan outcome. Konsistensi pada tiga aspek tersebut menempatkan OKI sebagai salah satu daerah dengan performa terbaik dalam pengendalian inflasi di seluruh Pulau Sumatera.

Selain indikator capaian inflasi, penilaian TPID juga memperhitungkan kualitas kolaborasi antar pemangku kepentingan. Menurut Asmar, Kabupaten OKI dinilai unggul karena seluruh pihak menjalankan perannya secara efektif dan saling mendukung.

.

“Yang dinilai bukan hanya aspek teknis pengendalian inflasi, tetapi juga kekuatan kolaborasi. Pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, masyarakat, hingga berbagai lembaga terkait bergerak bersama. Sinergi inilah yang membuat kinerja TPID OKI diapresiasi sebagai salah satu yang terbaik,”jelasnya.

.

Dalam proses penilaian, Bank Indonesia membagi wilayah ke dalam beberapa zona Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Kabupaten OKI berhasil menjadi yang terbaik kedua untuk kategori kabupaten/kota di Regional Sumatera.

Sebelumnya pada pertemuan tahunan Bank Indonesia (PTBI) dan Rakornas TPID, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah pusat tengah mempertimbangkan pemberian insentif fiskal kepada daerah peraih TPID Awards 2025. (Penilaian tahun 2024). 

Jumlah insentif yang disiapkan pemerintah pusat mencapai Rp 786 miliar.

.

“Kami berharap daerah yang meraih TPID Awards 2025 dapat memperoleh insentif fiskal sebagai apresiasi pemerintah pusat,” ujar Airlangga.

.

Ia menambahkan bahwa koordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah dilakukan terkait kesiapan anggaran.

.

“Pak Menteri Keuangan sudah saya mintai persetujuan. Dananya tersedia, sekitar Rp 786 miliar yang akan dialokasikan sebagai insentif,” tambahnya.

.

Insentif fiskal tersebut merupakan bentuk penghargaan pemerintah pusat atas komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga serta mendorong digitalisasi pelayanan publik melalui berbagai inovasi TPID.

.

“Ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pemerintah daerah yang telah menjaga stabilitas harga dan memperkuat digitalisasi,” tutur Airlangga.

OKI—Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Kejaksaan Negeri OKI memperketat penertiban aset daerah sekaligus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).
.
Langkah terbaru dilakukan dengan menempelkan stiker pada kios pedagang yang menunggak retribusi di Pasar Rakyat Kayuagung, Rabu, 3 Desember 2025. Pemasangan stiker itu menjadi penanda bahwa pemerintah serius membenahi tata kelola pasar yang selama ini dianggap longgar.
.
Sekretaris Daerah OKI, H. Asmar Wijaya, yang hadir mewakili Bupati, menegaskan bahwa pemerintah daerah tak bisa sendirian memastikan ketertiban pengelolaan aset.
.
“Pemda tidak bisa bekerja sendiri,” ujarnya. Penertiban ini, kata Asmar, bukan bentuk intimidasi, melainkan pengingat bahwa pemanfaatan aset daerah wajib diikuti kepatuhan membayar retribusi.
.
Asmar menyebut dukungan aparat penegak hukum terbukti efektif. Sebagaimana sebelumnya, kerja sama Pemkab dan Kejari berhasil menertibkan kendaraan dinas. Pola yang sama kini diterapkan di sektor pasar dengan dasar Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023.
.
“Sinergi yang telah kita bangun ini harus terus kita tingkatkan,” katanya.
.
Dari laporan perkembangan retribusi pasar, hasilnya memang terasa. Dari 845 pemilik kios, sebelumnya hanya 94 pedagang yang rutin membayar sewa. Setelah pendampingan hukum oleh Kejari OKI, jumlah pedagang patuh melonjak menjadi 385 pedagang, naik sekitar 34,21 persen, dengan tambahan PAD mencapai Rp 539 juta.
.
Kepala Kejaksaan Negeri OKI, H. Sumantri, menjelaskan bahwa pendampingan dilakukan melalui fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Kejaksaan, ujar dia, bertugas memastikan aset negara, termasuk pasar daerah, dikelola dengan benar sehingga tak menimbulkan potensi kerugian.
.
“Fungsi Datun terus mendampingi pemanfaatan aset negara berupa pasar yang berpotensi menimbulkan kerugian negara,” tutur Sumantri.
.
Ia mencatat jumlah kios di Pasar Kayuagung meningkat dari 741 unit pada 2024 menjadi 845 unit pada 2025. Namun, tunggakan retribusi masih tinggi, sekitar Rp 2,2 miliar, dengan potensi penerimaan Rp 1,2 miliar.
.
“Kami berkomitmen bukan hanya sebagai penegak hukum, tapi juga mitra strategis pemerintah mencegah kerugian negara,” katanya.
.
Menurut Sumantri, pendampingan ini bukan semata penegakan hukum, melainkan memastikan pemanfaatan aset daerah berjalan tertib dan berdampak nyata pada peningkatan PAD. Komunikasi dengan Pemkab OKI, ujarnya, akan terus dibuka agar setiap langkah penertiban efektif.
.
Pemasangan stiker sebagai penanda penunggak retribusi di Pasar Kayuagung menjadi simbol komitmen bersama Pemkab dan Kejari OKI dalam menata pasar, mengamankan aset daerah, serta menguatkan pendapatan daerah.
.
“Terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin. Semoga terus ditingkatkan,” kata Sumantri menutup pernyataannya.

OKI — Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, didampingi Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi, meninjau progres perbaikan ruas jalan Sp Padang–Pampangan–Tulung Selapan, Selasa (2/12).

Kunjungan itu sekaligus menjadi ajang memastikan kualitas pekerjaan serta menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak.
“Saya berterima kasih kepada masyarakat Sumsel yang taat membayar pajak. Dari pajak rakyat inilah pembangunan jalan seperti ini bisa dilaksanakan. Setiap rupiah dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur dan layanan publik,” ujar Herman Deru saat berada di Desa Keman, Kecamatan Pampangan.

Pemprov Sumsel, kata Deru, mengalokasikan bantuan keuangan sebesar Rp 371 miliar untuk Kabupaten OKI. Dana tersebut berasal dari penerimaan daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor.
“Luas Kabupaten OKI lebih besar dari Timor Leste, wajar jika membutuhkan dukungan maksimal. Apalagi bupatinya terus bergerak membangun di tengah berbagai keterbatasan,” ujarnya.

Deru juga mengimbau masyarakat ikut menjaga infrastruktur yang telah dibangun. Ia meminta kendaraan bertonase besar mematuhi aturan muatan guna menjaga keawetan jalan serta keselamatan pengguna.

“Jalan ini harus kita jaga bersama. Patuhi batas tonase agar hasil pembangunan dapat dinikmati lebih lama,” kata Deru.

Bupati OKI H. Muchendi menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah provinsi. Ia menyebut perbaikan jalan poros yang melintasi empat kecamatan—Sp Padang, Pampangan, Pangkalan Lampam, hingga Tulung Selapan—sudah lama dinantikan masyarakat.

“Terima kasih kepada Pak Gubernur dan anggota DPRD Sumsel dari dapil OKI yang terus mengawal. Jalan mantap ini menjadi impian warga sejak lama. Tanpa bantuan provinsi, sulit mewujudkannya Kami berharap dukungan ini terus berlanjut,” ujar Muchendi.

Muchendi menjelaskan bahwa perbaikan tujuh ruas jalan di jalur tersebut menelan anggaran sekitar Rp 66 miliar.

Warga Desa Keman, Daud, menyambut gembira perbaikan jalan itu. “Jalan ini merupakan urat nadi aktivitas warga. Kami berterima kasih atas perhatian pemerintah,” katanya.