Bupati OKI Minta Dukungan KLH Perkuat Penanganan Karhutla dan Pengelolaan Sampah
JAKARTA – Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Muchendi Mahzareki meminta dukungan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta meningkatkan pengelolaan sampah di daerahnya. Permintaan itu disampaikan saat bertemu Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, di Plaza Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).
.
Dalam pertemuan tersebut, Muchendi memaparkan tantangan yang dihadapi Kabupaten OKI sebagai salah satu wilayah dengan ekosistem gambut terluas di Sumatera Selatan. Sekitar 60,15 persen wilayah OKI merupakan kawasan gambut atau mencakup 49,3 persen dari total ekosistem gambut di provinsi itu. Kondisi tersebut membuat OKI berperan penting dalam menjaga ekosistem gambut, sekaligus memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan, terutama saat musim kemarau.
.
“Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang. Karena itu kami terus memperkuat upaya pencegahan dengan melibatkan Forkopimda, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa,” kata Muchendi.
.
Selain persoalan karhutla, Muchendi juga menyampaikan bahwa cakupan layanan pengelolaan sampah di Kabupaten OKI baru mencapai 9,44 persen. Rendahnya pelayanan tersebut dipengaruhi keterbatasan armada dan sarana pendukung.
.
Untuk meningkatkan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten OKI menjalankan Gerakan OKI Lestari untuk Indonesia Asri melalui kegiatan gotong royong rutin di lingkungan pemerintahan dan masyarakat. Pemkab juga mengembangkan bank sampah di sejumlah perangkat daerah guna mendorong pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat.
.
Pada kesempatan itu, Pemkab OKI mengajukan sejumlah usulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, yakni percepatan pembangunan Daerah Operasional (Daop) Penanggulangan Kebakaran Lahan, bantuan sarana persampahan berupa dump truck dan kendaraan roda tiga, serta percepatan penerbitan rekomendasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten OKI.
.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat menyatakan pemerintah pusat akan memberikan perhatian terhadap kebutuhan Kabupaten OKI.
.
“Persoalan lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama. Usulan dari Pemerintah Kabupaten OKI akan kami tindak lanjuti sesuai prioritas,” ujar Jumhur.
.
Ia mengatakan pembangunan Daop Penanggulangan Kebakaran Lahan di Kabupaten OKI diprioritaskan mulai 2027. Pemerintah Kabupaten OKI telah menyiapkan lahan bersertifikat sebagai syarat pembangunan fasilitas tersebut.
.
“Kesiapan daerah sudah 100 persen. Tahun depan kami alokasikan pendanaan struktural untuk memulai pembangunannya,” kata Jumhur.
.
Pembangunan Daop diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp33 miliar. Fasilitas tersebut akan menjadi pusat operasional pengendalian karhutla di Kabupaten OKI.
.
Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga akan mengalokasikan bantuan sarana dan prasarana persampahan pada tahun anggaran berikutnya. Sementara itu, rekomendasi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Kabupaten OKI ditandatangani langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup pada hari yang sama.
