Lewat Aksi Bergizi, OKI Sasar Remaja Terapkan Pola Hidup Sehat

OKI — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melalui Dinas Kesehatan menggelar kegiatan Aksi Bergizi di SMP Negeri 6 Kayuagung, Kamis (7/5) sebagai upaya mencegah anemia dan stunting melalui pembiasaan pola hidup sehat sejak usia remaja.

Kegiatan yang diikuti para siswa siswi diawali dengan senam sehat bersama di halaman sekolah, dilanjutkan dengan sarapan bergizi dengan menu seimbang serta meminum tablet tambah darah (TTD) bersama yang didampingi petugas kesehatan.

Selain aktivitas fisik dan konsumsi gizi seimbang, siswa juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya pola makan sehat, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta pencegahan anemia pada remaja.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten OKI, Ike Muchendi, mengatakan pembiasaan hidup sehat di lingkungan sekolah menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda.

“Anak-anak harus dibiasakan memahami pentingnya sarapan sehat, rutin berolahraga, dan menjaga asupan gizi sejak usia remaja. Ini menjadi fondasi untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif,” kata Ike.

Menurutnya, pencegahan stunting tidak hanya dilakukan pada balita, tetapi juga perlu dimulai sejak remaja, terutama remaja putri yang kelak menjadi calon ibu.

“Remaja putri perlu mendapat perhatian khusus karena anemia dapat berdampak pada kesehatan reproduksi dan meningkatkan risiko stunting pada anak di masa mendatang,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKI, Muhammad Lubis, mengatakan anemia pada remaja masih menjadi tantangan kesehatan yang perlu ditangani secara berkelanjutan melalui edukasi dan intervensi rutin di sekolah.

“Melalui Aksi Bergizi, kami ingin membangun kesadaran siswa bahwa menjaga kesehatan bukan hanya dilakukan saat sakit, tetapi harus menjadi kebiasaan sehari-hari,” kata Lubis.

Ia menambahkan, konsumsi tablet tambah darah secara rutin menjadi salah satu langkah efektif untuk menekan prevalensi anemia pada remaja putri.

“Jika anemia dapat dicegah sejak remaja, maka risiko stunting pada generasi berikutnya juga dapat ditekan. Karena itu, kegiatan ini akan terus diperluas di sekolah-sekolah,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten OKI berharap kegiatan tersebut mampu membentuk budaya hidup sehat di lingkungan sekolah sekaligus meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya gizi seimbang, aktivitas fisik, dan kebersihan diri guna menciptakan generasi yang sehat, aktif, dan berdaya saing.

Diskominfo OKI-UIGM Jajaki Kerja Sama Penguatan Pemerintahan Digital

OKI — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menjajaki kerja sama dengan Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) Palembang untuk memperkuat implementasi pemerintahan digital di daerah itu.

Kerja sama tersebut mencakup pengembangan layanan publik berbasis teknologi informasi, penguatan keamanan siber, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), pengembangan sumber daya manusia digital, hingga penerapan Internet of Things (IoT).

Kepala Dinas Kominfo OKI, Adi Yanto, mengatakan transformasi digital menjadi kebutuhan utama pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik.

“Layanan publik digital merupakan bagian dari program prioritas daerah sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati OKI,” kata Adi saat kunjungan ke kampus UIGM di Palembang, Rabu, 7 Mei 2026.

Menurut Adi, pengembangan pemerintahan digital di OKI tidak hanya berfokus pada pembangunan aplikasi, tetapi juga integrasi layanan, tata kelola data, keamanan sistem, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan.

Pemerintah daerah, kata dia, juga tengah berupaya meningkatkan capaian Indeks Pemerintahan Digital Indonesia (Pemdi) sebagai indikator nasional transformasi digital birokrasi.

“Pemerintahan digital harus mampu menghadirkan layanan yang cepat, terintegrasi, aman, dan mudah diakses masyarakat,” ujarnya.

Adi menilai kolaborasi dengan perguruan tinggi diperlukan untuk memperkuat dukungan akademik dan teknis dalam proses transformasi digital tersebut.

“Sinergi pemerintah daerah dengan sivitas akademika dan para ahli teknologi menjadi salah satu kunci mewujudkan OKI Smart City,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan UIGM, Herri Setiawan, mengatakan kampus siap mendukung pengembangan pemerintahan digital di Kabupaten OKI melalui pendampingan teknis dan penguatan riset.

“Kami siap memberikan arahan dan pendampingan agar pelayanan publik berbasis aplikasi berjalan lebih efektif dan efisien,” kata Herri.

Ia mengatakan kerja sama dengan pemerintah daerah juga menjadi bagian dari penguatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Turut hadir dalam pertemuan itu Prof. Ir. Darius Antoni, S.Kom., M.M., PhD (kepala lembaga Penelitian dan PKM UIGM), Ricky Maulana Fadjri, S.Kom., M.Sc., PhD (Kepala Lembaga Teknologi Informasi UIGM), Dr. Gasim, S.Kom., M.Si (Ketua Program Studi Magister Ilmu Komputer), Ferdiansyah, M.Kom., Ph.D.CEH (Kepala Bagian Kerja sama & dosen fasilkom UIGM, Tasmi, S.Si., M.Kom (Ketua Program Studi Sistem Komputer), Dhamayanti, S.Kom., M.T.I.(ketua Program Studi Sistem Informasi) dan Dr. Endah Dewi Purnamasari, S.E.,M.M (Kepala Lembaga Penjamin Mutu)

Bupati OKI Ajak SMSI Kawal Akurasi Informasi dan Redam Hoaks

OKI — Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, mengajak Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengawal akurasi informasi sekaligus meredam penyebaran hoaks di daerah. Ajakan itu disampaikan saat pelantikan pengurus SMSI OKI periode 2026–2029, di Pendopo Kabupatenan, Kayuagung, (5/5)
Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, menekankan bahwa pemerintah membutuhkan media yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat. Menurut dia, kualitas informasi menjadi penentu dalam membaca kondisi riil masyarakat.

“Informasi yang akurat menjadi dasar kami dalam mengambil kebijakan. Dari media yang kredibel, kami bisa memahami situasi di lapangan secara lebih utuh,” ujar Muchendi.

Ia menilai tantangan utama saat ini adalah maraknya informasi yang beredar tanpa verifikasi. Dalam kondisi itu, media dituntut tidak sekadar menyampaikan, tetapi juga menyaring.

“Peran media hari ini bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi memastikan kebenarannya. Di situlah pentingnya akurasi untuk meredam hoaks,” katanya.

Ketua SMSI OKI, Andi Oktarius, mengatakan organisasinya akan fokus memperkuat standar jurnalistik di kalangan media siber. Ia menegaskan, kecepatan publikasi tidak boleh mengorbankan prinsip verifikasi.

“SMSI hadir untuk menjaga agar informasi tetap akurat dan berimbang. Verifikasi menjadi kunci agar media tidak ikut memperluas disinformasi,” ujar Andi.

Menurut dia, SMSI juga berupaya menjaga keseimbangan antara fungsi kontrol sosial dan tanggung jawab publik. Media, kata dia, tetap harus kritis, namun berpijak pada fakta.

Pelantikan ini menjadi titik awal penguatan kolaborasi antara media dan pemerintah daerah. Di satu sisi, SMSI diharapkan menjadi mitra strategis dalam penyebaran informasi pembangunan. Di sisi lain, independensi tetap dijaga sebagai bagian dari peran pers dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Gebrak Rutalahu, Upaya Kolaborasi Tuntaskan Rumah Tak Layak Huni

OKI — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai mengakselerasi penanganan rumah tidak layak huni melalui Program Gebrak Rutalahu (Gerakan Bersama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni) Provinsi Sumatera Selatan 2026. Skema yang ditawarkan tak lagi bertumpu pada anggaran pemerintah semata, melainkan mengandalkan kolaborasi lintas sektor.

Peluncuran program itu diikuti secara virtual pada Selasa, 5 Mei 2026. Di tingkat daerah, pemerintah kabupaten langsung bergerak dengan peletakan batu pertama di Kelurahan Perigi, Kecamatan Kayuagung—menandai dimulainya intervensi berbasis gotong royong.

Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki menyebut persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi tantangan besar. Data pemerintah daerah mencatat jumlahnya melampaui 21 ribu unit. “Jika hanya mengandalkan APBD, jelas tidak cukup. Karena itu, pendekatannya harus kolaboratif,” kata Muchendi.

Ia menekankan, keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi salah satu penopang utama. Selain itu, pemerintah juga menggandeng TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan, PKK, hingga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). “Ini bukan sekadar program, tapi gerakan bersama,” ujarnya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman OKI, Beni Akbari, mengatakan pemerintah akan berperan sebagai orkestrator—mengatur perencanaan, memastikan standar pembangunan, sekaligus mengawasi pelaksanaan di lapangan. “Kita ingin setiap intervensi tepat sasaran, tidak hanya memperbaiki rumah, tapi juga meningkatkan kualitas hidup penghuninya,” kata dia.

Model kolaborasi ini diharapkan mempercepat penurunan angka rumah tidak layak huni yang selama ini berjalan lambat akibat keterbatasan fiskal. Pemerintah daerah juga membuka ruang partisipasi masyarakat sekitar untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan.

Di Kelurahan Perigi, Abdullah, salah satu penerima manfaat, mengaku program tersebut memberi harapan baru bagi keluarganya. “Selama ini rumah kami jauh dari layak. Dengan bantuan ini, kami berharap bisa segera tinggal dengan lebih aman dan nyaman,” katanya.

Melalui Gebrak Rutalahu, Pemkab OKI menempatkan gotong royong sebagai strategi utama menggabungkan sumber daya pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengejar ketertinggalan dalam pemenuhan hunian layak di wilayahnya.

Puluhan Tahun Menunggu, Warga Terusan Sialang Akhirnya Kantongi Sertifikat Tanah

OKI — Setelah hampir tiga dekade menempati dan mengelola lahan di kawasan Hutan Sialang, warga Dusun Terusan Sialang, Desa Muara Burnai II, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), akhirnya memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka garap.
Kawasan yang mulai dihuni sejak sekitar 1996 itu sebelumnya merupakan bagian dari kawasan hutan. Para pendatang yang berasal dari Kabupaten OKU Timur hingga Provinsi Lampung tersebut kemudian menetap dan menggantungkan hidup dari lahan yang mereka buka secara bertahap.
Kepastian tersebut datang seiring penyerahan 1.000 sertifikat tanah dengan total luas 133,76 hektare yang seluruhnya berada di Desa Muara Burnai II. Sertifikat ini merupakan bagian dari program redistribusi tanah pemerintah.
Bupati OKI, H. Muchendi, menyebut penerbitan sertifikat tersebut merupakan hasil dari proses panjang alih status lahan yang telah berlangsung lintas kepemimpinan, sejak tahap inisiasi hingga akhirnya terealisasi.
“Sertifikat yang diterima hari ini merupakan hasil dari perjalanan panjang dan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga,” kata Muchendi saat penyerahan, Senin (4/5/2026).
Muchendi juga menegaskan bahwa program redistribusi tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian dan usaha produktif.
“Ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bukti hak yang sah. Sertifikat ini memberi rasa aman, meningkatkan nilai ekonomi tanah, sekaligus membuka akses terhadap permodalan,” jelasnya.
Lahan yang dibagikan kepada warga tersebut berasal dari pelepasan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.420/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tertanggal 2 Mei 2023, dengan total luas 2.246 hektare.
Dalam keputusan tersebut, kawasan yang dilepaskan mencakup sejumlah hutan produksi di beberapa wilayah, antara lain Simpang Heran Beyuku, Terusan Sialang, Mesuji III, Mesuji IV, Way Hitam Mesuji, serta hutan produksi yang dapat dikonversi di Cengal.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten OKI, Ahmad Syahabuddin, mengatakan bahwa redistribusi tanah ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sejak 2024.
“Program ini bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah sekaligus mendorong keadilan agraria dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPR RI Komisi II, Ishak Mekki, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut, menegaskan bahwa Reforma Agraria menjadi kunci dalam upaya pemutusan rantai kemiskinan.
Menurutnya, kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan sosial.
“Kemiskinan tidak bisa dientaskan dengan Bansos. Kemiskinan hanya bisa diatasi dengan memberikan akses legal. Dan akses legal yang paling vital adalah terhadap tanah,” tegasnya.
Ishak juga menekankan pentingnya implementasi Satu Data Indonesia di sektor pertanahan, yang dimulai dari pemetaan wilayah secara detail oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk kejelasan luas dan status tanah di OKI.
Integrasi data tersebut dinilai akan mempermudah deteksi konflik agraria yang selama ini kerap berlarut. Ia juga mengingatkan bahwa sertifikat tanah memiliki fungsi penting sebagai aset ekonomi yang dapat menjadi akses permodalan melalui lembaga keuangan formal.
Namun demikian, ia mengimbau masyarakat agar berhati-hati dalam memanfaatkan akses tersebut.
“Jangan sampai sertifikat yang sudah diperoleh justru menjadi beban karena bunga tinggi. Gunakan lembaga resmi seperti bank atau koperasi,” katanya.

164 Calon Haji Kloter 10 Diberangkatkan, Bupati Pesan Kesiapan Fisik dan Kebersamaan

OKI — Sebanyak 164 Jamaah Calon Haji (JCH) Kloter 10 Kabupaten Ogan Komering Ilir resmi diberangkatkan, Senin (4/5) dari Pondok Pesantren Darul Ulum, Desa Sungai Belida, Kecamatan Lempuing Jaya.

Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki berpesan agar jamaah menjaga kondisi fisik selama menjalankan ibadah di Tanah Suci serta memperhatikan setiap arahan dari petugas pendamping.

“Perjalanan ibadah haji membutuhkan kesiapan yang matang, baik secara fisik maupun mental. Jaga kondisi tubuh, konsumsi makanan yang cukup, dan jangan memaksakan diri dalam beribadah,” ujar Muchendi.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan serta saling membantu antarjamaah selama menjalankan rangkaian ibadah.

“Utamakan kebersamaan dan kepedulian. Saling membantu antarjamaah akan sangat menentukan kelancaran ibadah selama di Tanah Suci,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten OKI, Drs. H. Mutawali, M.Pdi, menyampaikan bahwa seluruh jamaah telah dipersiapkan melalui serangkaian pembinaan dan pemeriksaan.

“Jamaah Kloter 10 OKI telah mengikuti seluruh tahapan pembinaan, termasuk manasik haji dan pemeriksaan kesehatan. Kami berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan tertib sesuai ketentuan,” ujarnya.

Ketua KBIH Multazam Darul Ulum, Ahmad Munawir, SQ, selaku tuan rumah, mengungkapkan harapannya agar jamaah diberi kemudahan selama perjalanan ibadah.

“Kami mendoakan seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam setiap tahapan ibadah haji hingga kembali ke tanah air,” kata Ahmad Munawir.

Pelepasan jamaah berlangsung khidmat dan dihadiri keluarga serta sejumlah pejabat daerah. Suasana haru mewarnai momen keberangkatan para jamaah menuju Tanah Suci.

Hardiknas di OKI, Refleksi Spirit Pendidikan untuk Memanusiakan Manusia

OKI–Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini menjadi momentum refleksi bagi dunia pendidikan di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mengembalikan ruh pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia.

Pembangunan pendidikan tidak semata berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat.

Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, Supriyanto, menegaskan pentingnya nilai asah, asih, dan asuh sebagai fondasi utama dalam proses pendidikan saat memimpin upacara peringatan Hardiknas 2026 di halaman Kantor Bupati OKI, Senin (4/5).

Dalam amanat yang dibacakannya, ia menekankan bahwa nilai-nilai pendidikan harus berpijak pada ajaran Ki Hajar Dewantara melalui konsep asah, asih, dan asuh dalam membentuk karakter serta kecerdasan peserta didik.

“Pendidikan harus mampu mengasah intelektual, menumbuhkan kasih sayang, serta mengasuh peserta didik dengan penuh tanggung jawab. Tiga hal ini tidak bisa dipisahkan,” ujar Supriyanto.

Ia juga menyampaikan bahwa pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) yang menjadi prioritas pemerintah diarahkan untuk memperkuat kualitas proses belajar mengajar sejak dari ruang kelas. Dengan pendekatan ini, siswa diharapkan tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu berpikir kritis dan adaptif.

Selain itu, Supriyanto menyoroti pentingnya peran guru serta lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif. Menurutnya, pendidikan yang berkualitas hanya dapat terwujud melalui keterlibatan semua pihak, mulai dari sekolah, keluarga, hingga masyarakat.

“Sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Keluarga dan masyarakat harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan yang saling menguatkan,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi pendidikan sangat ditentukan oleh pola pikir, mental, dan kejelasan arah. Tanpa itu, kebijakan hanya akan menjadi formalitas semata.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir juga menyalurkan bantuan kepada siswa kurang mampu dari jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang inklusif dan merata.

Melalui semangat asah, asih, dan asuh, pemerintah daerah berharap pendidikan di OKI mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia dan berdaya saing.

PLN Alirkan Listrik 24 Jam ke Dusun Terpencil di Cengal, OKI

OKI — Masyarakat Dusun I, Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), kini dapat menikmati layanan listrik andal selama 24 jam melalui program Listrik Desa (Lisdes) yang dijalankan PT PLN (Persero).

Peresmian penyalaan listrik desa tersebut berlangsung pada Rabu (30/4) di Desa Sungai Jeruju. Acara ini dihadiri Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana, Wakil Bupati OKI Supriyanto, serta General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (UID S2JB), Diksi Erfan Umar.

General Manager PLN UID S2JB, Diksi Erfan Umar, menegaskan komitmen PLN dalam mendorong pemerataan akses listrik hingga ke pelosok. Menurut dia, keberhasilan elektrifikasi di wilayah terpencil ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak, terutama dukungan Komisi XII DPR RI dan Pemerintah Kabupaten OKI.

“Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi berbagai pihak terkait, terutama dukungan dari DPR RI dan Pemerintah Kabupaten OKI,” ujar Diksi.

Ia mengakui, pembangunan jaringan listrik di wilayah pedesaan tidak lepas dari berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis berupa rawa dan sungai hingga kebutuhan biaya yang besar. Meski demikian, hal tersebut tidak menghalangi upaya PLN untuk menghadirkan listrik bagi masyarakat di daerah terpencil.

“Kami tetap berupaya memberikan yang terbaik agar masyarakat dapat segera menikmati listrik. Ini membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat,” kata dia.

Dalam pelaksanaannya, PLN telah membangun jaringan listrik sepanjang 6 kilometer di wilayah tersebut. Selain itu, total tiang listrik yang sudah terpancang namun belum terpasang kabel dan jaringan mencapai 17,4 kilometer yang tersebar di Dusun I dan Dusun VI. Dengan terbangunnya 6 kilometer jaringan tersebut, masih terdapat sisa sekitar 11,4 kilometer jaringan yang belum terpasang kabel dan siap untuk dikembangkan ke depan.

Wakil Bupati OKI, Supriyanto, menyatakan program Lisdes yang didorong oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana tersebut telah menghadirkan pemerataan energi, khususnya bagi masyarakat yang sebelumnya belum menikmati layanan listrik PLN.

Menurut Supriyanto, pemerintah daerah berkomitmen mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terpencil. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PLN atas upaya menghadirkan layanan kelistrikan bagi masyarakat.

“Komitmen kami bersama Bapak Bupati untuk menghadirkan pemerataan termasuk listrik yang merupakan kebutuhan dasar. Tanpa dukungan sarana kelistrikan, pergerakan ekonomi akan terhambat,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana, menekankan pentingnya pemerataan distribusi listrik, terutama bagi wilayah yang masih menunggu perluasan jaringan. Selain program listrik desa, kata dia, empat desa di wilayah perairan Kecamatan Cengal juga telah mendapatkan penerangan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang merupakan hasil aspirasi yang diperjuangkannya.

“Program listrik desa ini merupakan prioritas nasional. Meski ada keterbatasan anggaran, kami bersyukur masyarakat Sungai Jeruju akhirnya dapat merasakan manfaatnya. Selain itu, empat desa di wilayah perairan Cengal juga telah diterangi melalui PLTS dari aspirasi yang kami dorong,” kata Dewi.

Di tingkat masyarakat, kehadiran listrik disambut antusias. Salah satu warga Dusun I, Herman, mengaku layanan listrik PLN telah lama dinantikan. Sebelumnya, warga hanya mengandalkan genset dengan waktu operasi terbatas.

“Dulu listrik hanya menyala malam hari. Anak-anak belajar dengan penerangan seadanya. Sekarang mereka bisa belajar lebih baik, dan kegiatan ekonomi juga mulai berkembang,” ujar Herman.

Secara keseluruhan, Dusun I memiliki 329 kepala keluarga (KK). Sebelum program ini, sebanyak 230 KK telah menikmati listrik secara terbatas. Dengan adanya penyalaan jaringan baru yang menjangkau tambahan 99 KK, kini seluruh 329 KK di Dusun I telah teraliri listrik PLN secara penuh.

Ia berharap, kehadiran listrik 24 jam ini dapat membawa dampak signifikan bagi kehidupan warga, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan hingga berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Sambut May Day 2026, Buruh OKI Pilih Dialog Lewat Sarasehan

OKI —Serikat pekerja di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memilih memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 dengan dialog ketimbang demonstrasi. Dalam sarasehan di Ruang Rapat Bende Seguguk II, Kantor Bupati OKI, Kamis, 30 April 2026, mereka menyampaikan tujuh tuntutan terkait perbaikan sistem ketenagakerjaan.

Ketua DPC FSBPI OKI, Dodi, mengatakan tuntutan itu mencakup kebutuhan mendesak buruh, mulai dari pengesahan undang-undang ketenagakerjaan baru hingga pembentukan dewan pengupahan daerah. “Ini penting untuk kepastian dan perlindungan kerja bagi buruh di OKI,” ujarnya.

Selain mendorong pembentukan Dewan Pengupahan, buruh juga mendesak pemerintah pusat segera mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan baru sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/2023. Mereka juga meminta Presiden Prabowo Subianto merealisasikan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

Tuntutan lain meliputi pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, penyusunan peraturan daerah untuk optimalisasi tenaga kerja lokal, pelibatan serikat pekerja dalam kebijakan ketenagakerjaan dan perencanaan pembangunan daerah, serta penguatan peran pengawas ketenagakerjaan dalam menangani perselisihan dan pelanggaran normatif.

Ketua PD FSP.PP-SPSI Sumatera Selatan, Cecep Wahyudin, menilai sarasehan tersebut mencerminkan terbukanya ruang komunikasi antara buruh dan pemerintah. “Koordinasi dan sinergi penting agar aspirasi ini ditindaklanjuti hingga ke pemerintah pusat,” katanya.

Kapolres OKI, Eko Rubiyanto, menyatakan kepolisian berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif sekaligus membuka ruang komunikasi. “Kami siap menampung aspirasi dengan komunikasi yang baik, dengan tetap menjaga keamanan dan ketertiban,” ujarnya.

Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, mengatakan pemerintah daerah siap menindaklanjuti aspirasi buruh dan memperkuat kolaborasi dengan serikat pekerja. Ia menilai tujuh tuntutan yang disampaikan bersifat konstruktif dan sejalan dengan upaya pemerintah daerah memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan.

“Dialog seperti ini penting agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis kebutuhan di lapangan. Kami ingin memastikan pekerja lokal mendapat perlindungan dan kesempatan yang lebih baik,” kata Muchendi.

Ia menambahkan, pembentukan Dewan Pengupahan akan menjadi agenda prioritas pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong penyusunan regulasi tenaga kerja lokal serta melibatkan serikat pekerja dalam proses perencanaan pembangunan.

“Kami menargetkan Dewan Pengupahan Kabupaten OKI mulai beroperasi pada 2027 agar penetapan UMK/UMSK lebih terstruktur dan memberi kepastian bagi pekerja. Pada saat yang sama, kami akan memperkuat pengawasan ketenagakerjaan dan membuka ruang partisipasi buruh dalam setiap perumusan kebijakan,” ujarnya.

66 Peserta Magang ke Jepang Dipersiapkan Jadi SDM Global

OKI — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mulai menyiapkan tenaga kerja berdaya saing global melalui Pelatihan Daerah (Pelatda) Tahap I Program Pemagangan ke Jepang Angkatan 2026/2027. Sebanyak 66 peserta mengikuti program yang dibuka pada Rabu (29/4) di Gedung Diklat BKPSDM Teluk Gelam.

Wakil Bupati OKI, Supriyanto, mengingatkan peserta agar menjaga nama baik selama mengikuti program, karena mereka tidak hanya membawa identitas pribadi, tetapi juga daerah hingga negara.

“Jaga nama baik keluarga, bukan hanya kabupaten dan provinsi. Di pundak kalian itu membawa nama Indonesia (NKRI),” kata Supriyanto.

Ia menegaskan, keberhasilan peserta tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga kedisiplinan dan sikap selama menjalani pelatihan.

“Manfaatkan pelatihan ini dengan sungguh-sungguh, karena dari sini akan terlihat siapa yang benar-benar siap melangkah ke tahap berikutnya,” ujarnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi OKI, Antonio Romadhon, menyebut pelatda menjadi tahap awal yang menentukan dalam proses seleksi menuju pemagangan ke Jepang.

“Pelatihan ini merupakan tahapan awal yang sangat menentukan untuk membentuk tenaga kerja yang disiplin, tangguh, dan berdaya saing global,” kata Antonio.

Menurutnya, pelatihan dirancang untuk memperkuat kesiapan peserta secara menyeluruh, mulai dari mental, fisik, hingga penguasaan dasar bahasa Jepang dan budaya kerja. Selain itu, pelatda juga menjadi ajang penyaringan untuk menentukan peserta yang akan melanjutkan ke tahap nasional.

“Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kesiapan mental dan fisik, membekali dasar bahasa Jepang dan budaya kerja, serta membentuk karakter disiplin dan etos kerja tinggi sebelum mengikuti seleksi tingkat nasional,” ujarnya.

Pelatda ini diikuti 66 peserta yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten OKI serta luar daerah di Sumatera Selatan. Kegiatan berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 23 April hingga 23 Juni 2026, dan dipusatkan di Gedung Diklat BKPSDM Teluk Gelam.

Program pemagangan ke Jepang menjadi salah satu jalur penyiapan tenaga kerja terampil yang diminati, sekaligus membuka peluang kerja di luar negeri bagi generasi muda daerah.