Admin

Pemkab OKI–Unsri Bersinergi Kelola Gambut Berkelanjutan dan Kendalikan Karhutla

OKI — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Universitas Sriwijaya (Unsri) memperkuat sinergi untuk mengelola lahan gambut secara berkelanjutan sekaligus mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui pendekatan berbasis riset.

Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Ruang Rapat Bupati OKI, Rabu, (22 April).

Bupati OKI, H. Muchendi Mahzareki mengatakan, kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi kebutuhan mendesak mengingat karakter wilayah OKI yang didominasi lahan gambut. Sekitar 70 persen wilayahnya merupakan gambut yang rentan terbakar, sehingga penanganannya tidak bisa lagi mengandalkan cara konvensional.

“Setiap tahun OKI menjadi sorotan karhutla. Namun pada 2025, jumlah titik api tercatat paling sedikit. Ini harus kita jaga dan tingkatkan dengan pendekatan yang lebih ilmiah,” ujarnya.

Menurut Muchendi, pemerintah daerah membutuhkan dukungan riset untuk melahirkan kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Ia berharap kerja sama ini tidak berhenti pada tataran administratif, melainkan menghasilkan inovasi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Harapannya ada transfer ilmu yang nyata. Kami butuh masukan dan inovasi dari Unsri agar pembangunan di OKI semakin tepat sasaran dan berkelanjutan,” kata dia.

Ia juga membuka peluang kolaborasi lebih luas, termasuk dengan sektor swasta, guna memperkuat implementasi di lapangan.

Rektor Universitas Sriwijaya (Unsri) Taufiq Marwa menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari peran perguruan tinggi dalam menjawab persoalan riil di daerah, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan dan keberlanjutan.

“Perguruan tinggi tidak boleh berada di menara gading. Riset harus turun ke lapangan dan menjawab persoalan masyarakat, termasuk karhutla dan pengelolaan gambut di OKI,” ujarnya.

Ia menyebut Unsri siap mengerahkan sumber daya akademik untuk mendukung riset terapan, pendampingan, hingga penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah.

“Kerja sama ini harus menghasilkan output yang konkret, bukan sekadar dokumen. Kami ingin ada dampak langsung yang bisa dirasakan, baik dalam pengendalian karhutla maupun pengelolaan gambut berkelanjutan,” kata Taufiq.

Sinergi ini akan menjadi langkah awal memperkuat peran riset dalam pengelolaan gambut, pengendalian karhutla, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten OKI.

Ribuan Personel Disiagakan, OKI Tanggap Karhutla Sejak Dini

OKI—Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, bersama Forkopimda dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar Apel Besar Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Rabu, 22 April 2026.

Kegiatan ini dirangkai dengan Apel Sabuk Kamtibmas dan Bhabinkamtibmas sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor.

Sebanyak 1.051 personel diterjunkan dalam apel tersebut. Mereka berasal dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta masyarakat peduli api. Hasil pengecekan menunjukkan seluruh peralatan dalam kondisi siap pakai, termasuk dukungan dari sektor swasta.

Kapolda Sumatera Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Sandi Nugroho, yang memimpin apel, menegaskan kesiapsiagaan harus diwujudkan melalui sinergi dan langkah konkret di lapangan. Ia menekankan pentingnya pencegahan serta deteksi dini dalam menghadapi potensi kebakaran.

“Apel ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk kesungguhan untuk menyatukan langkah dan meningkatkan kewaspadaan bersama. Dari OKI, kita tegaskan kesiapan menghadapi musim kemarau 2026 sekaligus memperkuat penanggulangan bencana yang cepat dan terpadu,” ujarnya.

Sandi menambahkan, kesiapan harus mencakup seluruh sumber daya, mulai dari personel, peralatan, logistik, hingga sistem komando lapangan. Ia juga meminta patroli terpadu diperkuat, disertai percepatan verifikasi titik panas agar kebakaran dapat dikendalikan sejak dini.

Menurut dia, karakteristik lahan gambut di Sumatera Selatan, khususnya OKI, membuat api mudah menyebar di bawah permukaan dan sulit dipadamkan. Karena itu, pendekatan pencegahan dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan saat kebakaran telah meluas.

“Pencegahan harus menjadi prioritas, karena penanganan kebakaran besar membutuhkan biaya lebih tinggi, waktu lebih lama, dan risiko lebih besar,” katanya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten OKI telah menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat karhutla sejak 14 April 2026. Bupati OKI Muchendi Mahzareki mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai langkah antisipatif menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung panjang.

Ia menyebut, penetapan status siaga memungkinkan koordinasi lintas instansi berjalan lebih efektif, terutama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan di lapangan.

“Patroli dan edukasi terus ditingkatkan agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar,” ujar Muchendi.

Pemerintah daerah juga menerima bantuan peralatan senilai Rp 1,5 miliar dari Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Pertanian diperkuat, termasuk penyediaan pompa air bagi petani untuk mengurangi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.

Sebagai bagian dari kegiatan, digelar simulasi penanganan karhutla serta pengecekan kesiapan personel dan perlengkapan. Langkah ini diharapkan mampu memastikan respons yang cepat dan terpadu apabila terjadi kebakaran.

OKI Mantapkan Penerapan Manajemen Talenta ASN

OKI, — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memantapkan kesiapan penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) melalui ekspose dan simulasi di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Selasa (21/4/2026).
.
Ekspose tersebut mencakup penilaian kualitas data, kesiapan sistem, serta kelengkapan infrastruktur pendukung. Selain itu, dilakukan simulasi untuk menguji kemampuan sistem dalam merekomendasikan kandidat secara otomatis dalam pengisian jabatan yang lowong secara objektif dan berbasis kinerja.
.
Usai tahapan ekspose dan simulasi ini, BKN akan mengeluarkan rekomendasi sebagai dasar pelaksanaan manajemen talenta ASN di lingkungan Pemkab OKI.
.
Bupati Ogan Komering Ilir H. Muchendi mengatakan, manajemen talenta tidak sekadar menjawab kebutuhan pengisian jabatan, melainkan menjadi strategi jangka panjang dalam membangun birokrasi yang profesional dan berdaya saing.
.
“Penerapan manajemen talenta merupakan langkah strategis untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, objektif, dan berbasis kinerja. Sistem ini juga memperkuat prinsip merit dalam pengisian jabatan,” ujarnya.
.
Menurut Muchendi, tujuan utama kebijakan tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong profesionalisme ASN dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
.
Sementara itu, Sekretaris Daerah OKI Asmar Wijaya memaparkan kesiapan Kabupaten OKI dalam mengimplementasikan sistem tersebut. Pemkab kata dia, telah menetapkan regulasi melalui peraturan kepala daerah, membentuk tim kerja dan komite talenta, serta menyiapkan petunjuk teknis penilaian.
.
“Dengan dasar hukum ini, pelaksanaan manajemen talenta dapat berjalan terarah, objektif, dan sesuai prinsip meritokrasi,” kata Asmar.
.
Ia menambahkan, sebanyak 14.261 pegawai Pemkab OKI kini telah terdata dalam sistem. Sementara itu, kebutuhan formasi jabatan struktural yang akan diisi melalui manajemen talenta meliputi 3 jabatan pimpinan tinggi pratama, 8 jabatan administrator, dan 71 jabatan pengawas yang masih lowong.
.
“Dengan dukungan BKN serta seluruh perangkat daerah, kami optimistis implementasi manajemen talenta dapat berjalan bertahap dan berkelanjutan untuk mewujudkan birokrasi yang kompeten, berintegritas, dan adaptif,” ucapnya.
.
Wakil Kepala BKN Suharmen mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan Pemkab OKI. Ia menilai keseriusan daerah dalam mengelola data talenta menjadi modal penting dalam memperkuat tata kelola ASN secara nasional.
.
“Tujuannya memastikan suksesi yang tepat, menciptakan talenta unggul, meningkatkan profesionalisme birokrasi, serta mendukung sistem merit,” katanya.
.
Ia juga menekankan pentingnya keselarasan kinerja ASN dengan visi dan misi kepala daerah.
.
“ASN yang menduduki jabatan harus melalui manajemen talenta dengan orientasi pada tujuan tersebut,” ujar Suharmen.
.
Direktur Pengembangan Talenta dan Karier ASN BKN Samsul Hidayat menambahkan, sistem ini dirancang untuk menghasilkan rekomendasi yang objektif berbasis data.
.
“Sistem ini melihat rekam jejak kompetensi, pengalaman kerja, dan pendidikan, sehingga hasilnya diharapkan lebih akurat dibandingkan asesmen konvensional,” katanya.

Hari Kartini di OKI, Dorong Perempuan Lebih Peduli Kesehatan

OKI — Peringatan Hari Kartini ke-147 di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Selasa (21/4), dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendorong perempuan lebih peduli terhadap kesehatan diri. Melalui Pelayanan Kesehatan Terpadu yang digelar di Ruang Rapat Bende Seguguk II Kantor Bupati OKI, upaya peningkatan kesadaran itu diwujudkan lewat layanan langsung dan edukasi.

Berbagai layanan disediakan, mulai dari pemeriksaan HPV DNA untuk deteksi dini kanker serviks, cek kesehatan gratis, hingga donor darah. Kegiatan ini juga dirangkai dengan Operasi Pasar Murah di halaman kantor bupati, guna mendukung kebutuhan masyarakat.

Penekanan utama kegiatan ini terletak pada perubahan pola pikir: dari menunggu sakit menjadi aktif menjaga kesehatan. Perempuan didorong untuk mengenali kondisi tubuhnya sejak dini, sehingga risiko penyakit dapat ditekan melalui langkah preventif.

Wakil Bupati OKI, Supriyanto, mengatakan bahwa kesadaran terhadap kesehatan merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan.

“Kegiatan ini menjadi upaya untuk mendorong masyarakat, khususnya perempuan, agar lebih peduli terhadap kesehatannya. Deteksi dini sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit yang berdampak serius,” ujarnya.

Ia menegaskan, peringatan Hari Kartini harus menjadi ruang untuk menghadirkan langkah nyata, bukan sekadar seremoni.

“Semangat Kartini harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas hidup perempuan, salah satunya melalui kesadaran dan akses terhadap layanan kesehatan,” kata Supriyanto.

Sementara itu, Ketua GOW OKI, Yuni Supriyanto, menilai pendekatan layanan langsung efektif dalam membangun kepedulian masyarakat.

“Kami ingin perempuan semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Pemeriksaan HPV DNA, misalnya, sangat penting untuk mencegah kanker serviks sejak dini,” ujarnya.

Menurut dia, layanan cek kesehatan gratis dapat menjadi pintu awal bagi masyarakat untuk memahami kondisi kesehatannya.

“Jangan menunggu sakit untuk memeriksakan diri. Kesadaran sejak dini akan membantu kita mengambil langkah lebih cepat,” kata Yuni.

Peringatan Hari Kartini di OKI tahun ini menegaskan satu hal: perempuan yang berdaya berawal dari perempuan yang peduli dan menjaga kesehatannya.

Hari Kartini: Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi

KAYUAGUNG — Peringatan Hari Kartini 2026 di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menegaskan arah pembangunan yang inklusif: perempuan berdaya dan anak terlindungi. Apel digelar di halaman Kantor Bupati OKI, Selasa (21/4/2026).

Wakil Bupati OKI, Supriyanto, mengatakan peringatan Kartini tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Momentum ini harus diikuti langkah nyata memperluas akses, ruang aman, dan kesempatan bagi perempuan, sekaligus memperkuat perlindungan anak.

“Hari Kartini harus kita maknai sebagai dorongan untuk mempercepat kesetaraan gender. Perempuan hari ini harus mandiri, berdaya, dan memiliki akses yang sama dalam pendidikan, kesehatan, serta kepemimpinan,” ujarnya.

Menurut dia, pembangunan berkeadilan tidak cukup hanya membuka peluang. Negara dan daerah juga harus memastikan perempuan memiliki suara dan kendali atas pilihan hidupnya, baik di ranah domestik maupun publik.

“Pembangunan yang adil bukan sekadar memberi akses, tetapi memastikan perempuan punya kendali atas hidupnya,” kata Supriyanto.

Ia menambahkan, penguatan peran perempuan berjalan seiring dengan upaya melindungi anak sebagai generasi penerus. Keduanya menjadi bagian penting dari strategi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Di sektor pendidikan, Pemkab OKI menekankan tidak boleh ada lagi anak perempuan yang tertinggal. Sementara di bidang kesehatan, layanan yang inklusif dan ramah perempuan serta anak harus terus diperkuat.

“Kita harus memastikan tidak ada lagi anak perempuan yang terhambat pendidikannya, dan setiap perempuan mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan berkualitas,” ujarnya.

Upaya tersebut, lanjut dia, membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah daerah mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat melalui berbagai inisiatif, termasuk “Kartini Challenge 2026”, untuk menumbuhkan kreativitas dan partisipasi perempuan.

Menutup amanatnya, Supriyanto mengajak perempuan terus berkembang dan berani mengambil peran di berbagai bidang, seraya menjaga lingkungan yang aman bagi anak.

“Kartini masa kini adalah perempuan yang cerdas, tangguh, mandiri, dan berani menyuarakan gagasan, sekaligus memastikan anak-anak tumbuh aman dan bermartabat,” katanya.

Bupati OKI Suarakan Kesejahteraan Guru PPPK Paruh Waktu ke Komisi X DPR RI

OKI — Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi menyampaikan aspirasi tenaga pendidik, khususnya guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, kepada Komisi X DPR RI.

Ia menekankan perlunya perhatian serius terhadap kesejahteraan guru yang dinilai belum membaik meski telah beralih status.

Menurut Muchendi, perubahan status dari tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu belum diikuti peningkatan pendapatan. Sebagian guru bahkan kehilangan tambahan penghasilan karena tidak lagi memenuhi ketentuan minimal 24 jam mengajar per pekan.

“Saat masih honorer, guru bersertifikat yang memenuhi jam mengajar bisa memperoleh sekitar Rp1- 1,5 juta per bulan. Setelah menjadi PPPK paruh waktu, tunjangan tersebut tidak lagi diterima,” ujar Muchendi saat kunjungan spesifik Komisi X DPR RI di Kabupaten OKI, Jumat (17/4).

Ia menyebutkan, lebih dari 600 guru PPPK paruh waktu di OKI terdampak kondisi tersebut. Saat ini, guru PPPK Paruh Waktu hanya menerima sekitar Rp300.000 per bulan tanpa tunjangan tambahan.

Kondisi itu, kata Muchendi, memprihatinkan dan berpotensi memengaruhi kualitas pendidikan. Namun, keterbatasan fiskal daerah membuat pemerintah kabupaten belum mampu menaikkan besaran gaji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Karena itu, kami mendorong kebijakan pemerintah pusat agar kesejahteraan guru PPPK paruh waktu dapat ditingkatkan,” ujarnya.

Aspirasi serupa disampaikan kalangan guru yang hadir dalam kegiatan tersebut. Perwakilan PGRI OKI, Napeon, menilai perubahan status menjadi PPPK paruh waktu justru merugikan sebagian tenaga pendidik.

“Ini ironis. Guru dituntut mencetak sumber daya manusia unggul, tetapi untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja sangat sulit. Aturan minimal 24 jam mengajar membuat banyak guru kehilangan tunjangan,” katanya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan negara harus hadir menjamin kesejahteraan guru.

“Kami telah mendesak pemerintah pusat membantu daerah dalam membayar gaji atau honor guru PPPK paruh waktu. Mereka berhak memperoleh gaji layak dan dibayarkan tepat waktu,” ujarnya.

Komisi X, lanjut dia, juga meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Keuangan menyiapkan kebijakan khusus, termasuk usulan anggaran melalui skema Anggaran Biaya Tambahan (ABT), agar tidak membebani fiskal daerah.

“Kami akan terus mengawal agar guru PPPK paruh waktu mendapatkan haknya secara adil. Kesejahteraan guru adalah fondasi peningkatan kualitas pendidikan,” kata Lalu.

Selain menyoroti kesejahteraan guru, kunjungan Komisi X DPR RI ke OKI juga bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Anggota Komisi X DPR RI, Latinro Tunrung, mengatakan evaluasi difokuskan pada pelaksanaan asesmen pendidikan yang sebelumnya menghadapi berbagai tantangan.

“Secara umum partisipasi cukup baik, tetapi hasilnya belum menggembirakan. Ini menjadi bahan evaluasi,” ujarnya.
Menurut Tunrung, hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang tengah dibahas Komisi X DPR RI.

Dalam kunjungan itu, Komisi X juga mencatat adanya kesenjangan sumber daya manusia dan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, termasuk keterbatasan listrik, akses sinyal, dan tenaga pendukung.

Temuan tersebut, kata Tunrung akan menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat melalui Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah guna perbaikan kebijakan pendidikan ke depan.

Gen Z OKI Dibekali Skill untuk Magang ke Jepang

OKI —Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus mendorong generasi muda, khususnya Gen Z, agar siap bersaing di pasar kerja global. Salah satunya melalui program pelatihan kerja yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga membuka peluang magang hingga ke Jepang.

Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, menegaskan bahwa pelatihan ini dirancang sebagai langkah strategis untuk menyiapkan tenaga kerja muda yang kompeten dan berdaya saing internasional. Menurutnya, kesempatan magang ke luar negeri harus dimanfaatkan dengan bekal skill yang memadai.

“Program ini bukan sekadar pelatihan biasa, tetapi bagian dari upaya kita membekali generasi muda agar bisa menembus peluang kerja global, termasuk magang ke Jepang. Ini kesempatan besar yang harus dipersiapkan dengan serius,” ujarnya, Kamis (16/4/26)

Ia menekankan bahwa di era persaingan global, kemauan saja tidak cukup tanpa didukung kemampuan nyata. Karena itu, peserta pelatihan didorong untuk fokus meningkatkan kompetensi diri selama mengikuti program.

Pelatihan yang digelar mencakup dua bidang utama, yakni otomotif dan bahasa Jepang. Kombinasi ini dinilai relevan dengan kebutuhan pasar kerja internasional, khususnya di Jepang yang membutuhkan tenaga kerja terampil dari Indonesia.

Program pelatihan dilaksanakan di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten OKI selama 23 hari, mulai 16 hingga 23 Mei 2026, dengan total 32 peserta. Masing-masing 16 peserta mengikuti pelatihan otomotif dan 16 lainnya fokus pada bahasa Jepang sebagai bekal komunikasi saat magang di luar negeri.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi OKI, Antonio Romadhon, menyebutkan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka pengangguran.

“Kami ingin Gen Z di OKI tidak hanya siap kerja di dalam negeri, tetapi juga mampu memanfaatkan peluang magang dan kerja ke luar negeri. Jepang menjadi salah satu tujuan yang potensial,” jelasnya.

Selain peningkatan hard skill, pelatihan ini juga diarahkan untuk membangun mental kerja, kedisiplinan, serta membuka wawasan global bagi para peserta.

Pemerintah Kabupaten OKI berharap, melalui program ini, generasi muda tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu berkembang, mandiri, dan membawa pengalaman internasional untuk kemajuan daerah.

Pemenuhan Hak Guru Agama di OKI Tuai Apresiasi

OKI — Upaya Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dalam memenuhi hak guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menuai apresiasi dari kalangan pendidik.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh 18 Dewan Pengurus Cabang (DPC) Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Kabupaten OKI dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Bupati OKI, Rabu (16/4).

Penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi guru PAI dengan total nilai mencapai Rp 6,9 miliar untuk periode 2023 hingga 2025 dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap kesejahteraan guru.

Ketua DPP AGPAII, Endang Zainal, menyebut langkah Pemkab OKI sebagai respons cepat dalam merealisasikan hak-hak guru agama.

“OKI termasuk daerah yang sigap dalam memenuhi hak guru agama. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah daerah,” ujarnya.

Senada, Ketua AGPAII Kabupaten OKI, Beni Rosianto, menilai realisasi pembayaran hak guru PAI dalam tiga tahun terakhir menunjukkan kemajuan signifikan. Ia menjelaskan, tingkat realisasi meningkat dari sekitar 50 persen pada 2023 menjadi 100 persen pada 2024 dan 2025.

“Ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi hak guru secara bertahap hingga tuntas,” kata Beni.

Sebelumnya, pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi guru PAI sempat mengalami kendala secara nasional. Hal ini dipicu oleh ketidaksinkronan regulasi terkait kewenangan penganggaran.

Dalam aturan Kementerian Keuangan disebutkan bahwa instansi yang mengangkat guru bertanggung jawab atas pembayaran tunjangan. Namun, posisi guru PAI yang dibina oleh Kementerian Agama, tetapi diangkat oleh pemerintah daerah, menimbulkan kebuntuan administratif.

Di satu sisi, Kementerian Pendidikan tidak mengalokasikan anggaran, sementara Kementerian Agama tidak memiliki nomenklatur untuk pencairan tunjangan tersebut.

Permasalahan tersebut akhirnya dapat diatasi melalui koordinasi lintas sektor antara Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Keuangan. Hasilnya, mekanisme penyaluran tunjangan dilakukan melalui kas pemerintah daerah bagi guru yang mengajar di sekolah negeri.

Beni menambahkan, untuk tahun anggaran 2025, dana dari pemerintah pusat baru masuk ke kas daerah pada akhir Desember.

“Secara riil, anggaran masuk ke kas daerah pada 29 atau 30 Desember 2025. Berkat perhatian Bupati, hak guru dapat segera direalisasikan sebelum Idul Fitri,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati OKI, Muchendi Mahzareki, menegaskan bahwa pemenuhan hak guru merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah yang akan terus diperkuat.

Menurut dia, guru agama memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda sehingga perlu mendapatkan dukungan berkelanjutan.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus hadir dalam memastikan hak-hak guru terpenuhi,” kata Muchendi.

Melalui momentum tersebut, Pemkab OKI berharap sinergi antara pemerintah daerah, guru, dan organisasi profesi dapat terus terjaga, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama di daerah.

Pemkab OKI Perkuat Program GENTING, Target 2.932 Penerima pada 2026

OKI — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus memperkuat pelaksanaan Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) sebagai upaya percepatan penurunan angka stunting. Pada tahun 2026, program ini menargetkan sebanyak 2.932 penerima manfaat dari keluarga berisiko stunting.
.
Data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten OKI menunjukkan, jumlah keluarga berisiko stunting (KRS) pada 2025 tercatat sebanyak 24.795 keluarga. Dari jumlah tersebut, 12.955 keluarga masuk kategori desil 1 atau kelompok miskin yang menjadi prioritas utama intervensi.
.
Namun demikian, capaian program GENTING pada tahun sebelumnya masih belum optimal. Dari target 2.759 penerima pada 2025, realisasi bantuan baru mencapai 406 penerima atau sekitar 14,71 persen. Sementara hingga April 2026, jumlah penerima bantuan baru mencapai 9 orang.
.
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik Kabupaten OKI. Iwan Setiawan menegaskan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam memperkuat strategi pelaksanaan program ke depan.
.
“Program GENTING ini bukan sekadar bantuan, tetapi investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Kita harus memastikan intervensi tepat sasaran, khususnya pada keluarga miskin dan periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan,” ujar Iwan Setiawan di Ruang Rapat Bende Seguguk,(16/5).
.
Ia menambahkan, rendahnya capaian tahun sebelumnya menjadi evaluasi penting bagi seluruh pemangku kepentingan agar meningkatkan sinergi dan partisipasi, terutama dalam mendorong keterlibatan masyarakat sebagai orang tua asuh (OTA).
.
Program GENTING sendiri menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dari keluarga berisiko stunting.
.
“Bentuk bantuan yang diberikan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar hingga pemberdayaan keluarga, seperti bantuan nutrisi, rumah layak huni, akses air bersih, jamban sehat, edukasi, serta penguatan ekonomi keluarga,” pungkasnya .
.
Sekretaris Dinas DPPKB Kabupaten OKI. M. Denim Alam Surawijaya menjelaskan, pelaksanaan program dilakukan secara terstruktur melalui koordinasi berjenjang dari tingkat pusat hingga desa, serta memanfaatkan Sistem Informasi Peduli GENTING untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
.
“Seluruh proses, mulai dari verifikasi data, penyaluran bantuan, hingga monitoring dan evaluasi, dilakukan secara terintegrasi melalui sistem. Ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan dapat dipantau secara berkelanjutan,” kata Sekdin DPPKB OKI.
.
Ia juga menekankan pentingnya validasi data dan penguatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program.
.
“Keberhasilan GENTING sangat bergantung pada kolaborasi. Kami mendorong peningkatan partisipasi donor, validasi data yang akurat, serta sinergi antara pemerintah, mitra, dan masyarakat,” ujarnya.